Makassar – Gelombang kritik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Sinjai kembali menguat. Empat organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Aliansi Front Mahasiswa Rakyat Menggugat dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada Jumat, 5 Juni 2026.
Aliansi tersebut terdiri dari Komite Merah Putih Indonesia (KMPI), Serikat Gerakan Mahasiswa Indonesia (SGMI), Gerakan Pemuda Demokratik (GPD), dan Gerakan Pembebasan Mahasiswa (GPM).
Dalam aksi yang disebut-sebut sebagai salah satu demonstrasi mahasiswa terkait isu penegakan hukum di Sinjai, massa akan membawa sejumlah tuntutan serius. Di antaranya dugaan maraknya aktivitas tambang galian C ilegal, dugaan praktik mafia BBM di sejumlah SPBU wilayah Sinjai Utara, dugaan beroperasinya provider WiFi ilegal, hingga dugaan pelepasan terduga pelaku penyelundupan tabung gas elpiji yang sebelumnya diduga diamankan aparat.
Tak hanya itu, aliansi mahasiswa tersebut juga secara tegas mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kepolisian Resor Sinjai, termasuk mencopot Kapolres Sinjai, Kasat Reskrim, dan Kanit Tipidter Polres Sinjai.
Jenderal Lapangan aksi, Wahid Leon, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk tekanan publik agar aparat penegak hukum tidak lagi menutup mata terhadap berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
“Aksi ini adalah bentuk peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar serius memberantas seluruh aktivitas yang diduga ilegal di Kabupaten Sinjai. Kami menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi total terhadap kinerja aparat yang menangani persoalan-persoalan tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai dugaan pelanggaran hukum yang terus menjadi perbincangan publik menunjukkan perlunya langkah tegas dari pimpinan kepolisian di tingkat provinsi untuk memastikan tidak ada pembiaran terhadap aktivitas yang merugikan masyarakat dan negara.
Aliansi Front Mahasiswa Rakyat Menggugat juga mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan ketidakmampuan aparat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berada di lingkup Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Sinjai.
Aksi yang akan dipusatkan di depan Mapolda Sulsel tersebut diperkirakan berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka anggap sebagai bentuk lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Sinjai hingga mendapatkan respons konkret dari pihak berwenang.
“Jika dugaan-dugaan ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, maka publik berhak mempertanyakan sejauh mana komitmen penegakan hukum berjalan di Kabupaten Sinjai,” demikian pernyataan yang disampaikan aliansi.(***) redaksi.
