Batu Bara – Rentetan persoalan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku memicu gelombang protes dari masyarakat sipil. Mulai dari kematian warga binaan yang dinilai menyisakan banyak pertanyaan, dugaan peredaran narkotika, praktik jual beli kamar, penggunaan telepon genggam oleh narapidana, hingga kasus kaburnya warga binaan, menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa yang digelar Senin (15/6/2026).
Puluhan peserta aksi yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat lainnya memadati area depan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara. Meski hujan deras mengguyur kawasan tersebut, massa tetap bertahan menyampaikan tuntutan dan kritik terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap institusi pemasyarakatan, melainkan dorongan agar fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami tidak sedang menyerang lembaga. Kami hadir untuk memastikan tidak ada persoalan yang dibiarkan tanpa penyelesaian dan tidak ada pelanggaran yang ditutupi,” ujar salah seorang koordinator aksi.
Kematian seorang warga binaan menjadi isu yang paling menyita perhatian. Massa menilai perlu adanya investigasi terbuka dan independen guna memastikan seluruh fakta terungkap secara terang benderang. Mereka menegaskan bahwa setiap peristiwa yang menyangkut keselamatan warga binaan harus ditangani secara profesional dan transparan.
Tak hanya itu, peserta aksi juga menyoroti berbagai dugaan pelanggaran lain yang disebut telah lama menjadi pembicaraan di lingkungan lapas. Dugaan peredaran narkotika, transaksi fasilitas hunian, hingga penggunaan telepon genggam oleh narapidana dinilai bertentangan dengan semangat pembinaan yang menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan.
Sorotan juga mengarah pada aspek keamanan setelah sebelumnya terjadi kasus narapidana kabur dari dalam lapas. Peristiwa tersebut dinilai menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan manajemen keamanan yang diterapkan.
Dalam aksi tersebut, massa menyerahkan mosi tidak percaya yang memuat delapan poin tuntutan kepada pihak terkait. Inti tuntutan mereka adalah mendesak dilakukan audit, investigasi, dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.
Massa juga meminta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara turun langsung melakukan pemeriksaan serta mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
“Kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan melalui keterbukaan dan tindakan nyata. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau kegagalan kepemimpinan, maka evaluasi jabatan hingga pencopotan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan,” tegas orator yang disambut teriakan “Evaluasi Total” dan “Copot Kalapas” dari peserta aksi.
Aksi berlangsung aman dan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Namun demikian, para peserta menegaskan bahwa pengawasan publik terhadap perkembangan kasus dan tindak lanjut tuntutan mereka akan terus dilakukan hingga ada langkah konkret dari pihak berwenang.
Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap berbagai persoalan di Lapas Labuhan Ruku menunjukkan besarnya harapan publik agar lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga institusi yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.(***)
