Jakarta – Organisasi masyarakat POROS 98 menyuarakan kritik keras terhadap sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam siaran pers yang diterima media, POROS 98 menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), serta keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Umum POROS 98, Bilung Silaen, mengatakan gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir dan melibatkan berbagai elemen mahasiswa di sejumlah daerah menjadi cerminan meningkatnya keresahan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Menurut Bilung, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok dinilai semakin menambah beban masyarakat. Ia berpendapat bahwa sejumlah program pemerintah saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar rakyat di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan sebagian kalangan masyarakat.
“Program-program pemerintah harus dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat langsung kepada rakyat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” ujar Bilung.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Bilung menilai pelaksanaannya perlu mendapat evaluasi komprehensif. Ia menyoroti aspek pengawasan, transparansi penggunaan anggaran, hingga efektivitas program dalam mengatasi persoalan gizi nasional.
Menurutnya, persoalan gizi tidak cukup diselesaikan hanya melalui penyediaan makanan di sekolah, melainkan juga membutuhkan pendekatan yang lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, perbaikan sanitasi, akses layanan kesehatan, serta edukasi gizi kepada masyarakat.
Bilung juga menyoroti sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang sempat dilaporkan terjadi di berbagai daerah dalam pelaksanaan program MBG. Ia meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Selain MBG, POROS 98 turut mengkritik Program Koperasi Merah Putih. Bilung menilai program tersebut perlu ditinjau kembali agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat dan tidak sekadar menjadi instrumen bisnis yang melibatkan negara.
“Koperasi seharusnya menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.
Dalam pernyataannya, POROS 98 juga mengusulkan pembubaran Badan Gizi Nasional dan meminta pemerintah serta DPR melakukan evaluasi terhadap keberadaan lembaga tersebut. Menurut Bilung, fungsi-fungsi yang dijalankan BGN dapat diintegrasikan ke kementerian atau lembaga yang sudah ada guna menghindari pemborosan anggaran dan tumpang tindih kewenangan.
Ia juga mendesak agar seluruh dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG maupun pengelolaan anggaran negara diusut secara transparan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Pemerintah perlu memastikan pengawasan berjalan efektif demi menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Bilung.
POROS 98 menyatakan akan terus mengawal berbagai kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat serta mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang dianggap belum berjalan optimal.(***)
