Nasional – Penutupan sejumlah Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah memunculkan beragam reaksi. Namun menurut pengamat sosial dan kebijakan publik Arif Dinata, ada fenomena menarik yang patut dicermati dari polemik tersebut.
“Jika penutupan Dapur MBG benar-benar menimbulkan krisis kemanusiaan, seharusnya yang paling dahulu bersuara adalah masyarakat penerima manfaat, para orang tua, dan keluarga miskin yang bergantung pada program tersebut. Namun yang terlihat justru para pengusaha dan pengelola SPPG yang paling vokal menyampaikan protes,” ujar Arif Dinata dalam pandangannya.
Menurut Arif Dinata, kondisi tersebut memunculkan dua pertanyaan mendasar. Pertama, untuk siapa kebijakan itu sebenarnya dibuat? Kedua, siapa yang paling diuntungkan ketika program berjalan dan siapa yang paling merasa kehilangan ketika program dihentikan?
Arif menilai, hingga saat ini publik belum melihat gelombang protes besar dari keluarga penerima manfaat. Tidak ada demonstrasi massal dari orang tua murid, tidak ada aksi warga yang menuntut pengembalian layanan secara terbuka. Sebaliknya, sorotan publik lebih banyak tertuju pada keberatan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dalam rantai pelaksanaan program.
“Publik perlu membedakan antara krisis sosial dan krisis bisnis. Jangan sampai narasi yang dibangun seolah-olah mewakili kepentingan masyarakat miskin, padahal yang diperjuangkan sesungguhnya adalah kepentingan usaha, kontrak kerja sama, atau rantai pasokan yang terganggu,” tegas Arif Dinata.
Menurutnya, dampak penutupan Dapur MBG seharusnya diukur berdasarkan kondisi penerima manfaat. Pemerintah perlu membuka data secara transparan mengenai jumlah anak dan keluarga yang terdampak, wilayah yang mengalami gangguan layanan, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan.
Arif Dinata juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat penerima manfaat dalam proses evaluasi. “Jangan hanya mendengar suara pengusaha. Dengarkan juga suara warga yang menjadi sasaran program. Mereka adalah pihak yang paling berhak menentukan apakah program ini benar-benar membantu atau tidak,” katanya.
Lebih lanjut, Arif menilai bahwa demokrasi yang sehat harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik. Ketika kelompok bermodal lebih mudah mengakses media dan ruang pengambilan keputusan dibanding masyarakat miskin, maka risiko terjadinya ketimpangan dalam kebijakan menjadi semakin besar.
Pada akhirnya, kata Arif Dinata, polemik penutupan Dapur MBG bukan hanya soal operasional program makan bergizi gratis. Persoalan ini menjadi cermin tentang siapa yang memiliki suara paling kuat dalam menentukan arah kebijakan publik.
“Jika penerima manfaat tidak pernah menjadi pusat pembahasan, maka kita sedang menghadapi masalah yang lebih besar daripada sekadar penutupan dapur. Kita sedang menyaksikan bagaimana suara kelompok rentan perlahan tersingkir dari ruang publik,” pungkasnya.
Versi ini lebih menyerupai artikel opini yang dimuat media nasional karena nama Arif Dinata muncul sebagai narasumber utama dan penggagas gagasan dalam keseluruhan tulisan.
Oleh:Arif Dinata
