SORONG, PAPUA BARAT DAYA – Kemarahan masyarakat adat Suku Moi meledak di Aimas Hotel, Selasa (11/8/2026). Rapat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sorong dan PT Papua Agri Mandiri dipaksa bubar oleh pemuda adat yang tak lagi membiarkan tanah leluhur mereka dijadikan barang dagangan.
Aksi ini bukan kemarahan sesaat. Ini adalah jeritan hati yang tertahan puluhan tahun. Pemuda adat menyampaikan dengan lantang: tanah adat mereka telah dirampok, orang tua mereka di kampung-kampung telah ditipu dengan janji manis yang tak pernah ditepati.
“Kami hadir mewakili orang tua kami. Kami datang untuk menyelamatkan warisan leluhur yang dititipkan kepada kami. Tanah ini bukan milik pejabat, bukan milik perusahaan — ini milik kami, milik anak cucu Suku Moi!” tegas mereka.
Hingga hari ini, masyarakat adat Moi terus menjadi korban perampokan kekayaan alam dan eksploitasi yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, pemuda adat Moi memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Sorong dan seluruh pejabat di tanah Papua: Jangan pernah mengeluarkan izin apa pun kepada korporasi yang mengancam keberadaan, peradaban, dan identitas Suku Moi.
Tanah Papua bukan tanah kosong. Di setiap jengkalnya tertanam nyawa dan masa depan masyarakat adat. Jika pemerintah berpihak pada rakyat, maka hentikanlah penyerahan tanah adat kepada perusahaan yang hanya mengambil keuntungan lalu pergi, meninggalkan warga tanpa tanah dan masa depan.
Kini semua mata tertuju pada pemerintah: apakah mendengar suara rakyat yang mempertahankan tanahnya, atau justru memihak pada kepentingan korporasi yang merampas hak mereka?(***)
