Makassar — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan. Di tengah keresahan masyarakat akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), muncul dugaan adanya penggunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan proyek pemerintah.
Dewan Pimpinan Wilayah KMPI Sulawesi Selatan mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk tidak menutup mata terhadap dugaan penggunaan BBM bersubsidi dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sinjai.
Dugaan tersebut mencuat setelah KMPI Sulsel mengklaim menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada penggunaan BBM subsidi untuk kebutuhan operasional alat berat dalam proses pembangunan proyek tersebut.
Koordinator Aksi KMPI Sulsel, Wahid Leon, meminta Kapolda Sulsel segera memerintahkan jajaran terkait melakukan penelusuran dan penyelidikan secara menyeluruh.
«“Kami meminta Polda Sulsel tidak membiarkan dugaan ini menjadi isu liar di tengah masyarakat. Kalau benar ada penggunaan BBM subsidi untuk kepentingan proyek atau kegiatan industri, harus diusut secara terbuka dan dipertanggungjawabkan,” tegas Wahid Leon.»
Menurut KMPI Sulsel, persoalan ini tidak boleh dilihat sebagai perkara kecil. Ketika masyarakat harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM, sementara pada saat yang sama muncul dugaan penggunaan BBM subsidi untuk kepentingan proyek, maka negara wajib memberikan penjelasan kepada publik.
KMPI Sulsel mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya BBM subsidi itu diperuntukkan?
Kelompok tersebut juga meminta aparat penegak hukum menelusuri asal-usul BBM yang digunakan dalam proyek, mekanisme pembeliannya, volume penggunaannya, hingga pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Wahid Leon menegaskan bahwa proses penelusuran tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Jika ditemukan bukti adanya penyalahgunaan BBM subsidi, KMPI Sulsel meminta agar pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat kecil terus diminta antre dan dibatasi ketika membutuhkan BBM, sementara ada pihak tertentu yang diduga memperoleh keuntungan dari subsidi negara. Ini yang harus dijawab secara terang,” ujarnya.
KMPI Sulsel juga meminta Polda Sulsel membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan terhadap aparat penegak hukum.
Bagi KMPI Sulsel, subsidi adalah hak masyarakat yang harus tepat sasaran, bukan komoditas yang boleh disalahgunakan untuk kepentingan proyek maupun industri.
Kini sorotan diarahkan kepada Polda Sulsel: apakah dugaan tersebut akan dibongkar secara transparan, atau kembali berhenti sebagai isu yang menguap tanpa kejelasan?
KMPI Sulsel menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai dugaan penggunaan BBM subsidi dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sinjai.(*)
