SINJAI — Persoalan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Sinjai mulai mendapat perhatian serius dari Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Sulawesi Selatan.
Ketua KMPI Sulsel, Wahid Leon, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam ketika program yang menggunakan anggaran dan sumber daya negara bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat Sinjai.
“Kami sementara membangun konsolidasi. Kami melihat sampai saat ini belum mendapatkan respons atau penjelasan yang memadai dari pihak Kodim 1424 Sinjai terkait persoalan yang sedang menjadi perhatian. Bagi kami, ini bukan alasan untuk berhenti. Justru publik membutuhkan penjelasan yang terang dan terbuka,” tegas Wahid.
Menurut KMPI Sulsel, diamnya sebuah institusi tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa suatu dugaan telah terbukti benar. Namun, tidak adanya penjelasan yang memadai juga tidak boleh membuat pertanyaan publik berhenti.
Karena itu, KMPI Sulsel memilih jalan konsolidasi, pengumpulan informasi, dan verifikasi fakta lapangan.
“Kami tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi sepihak. Kami akan menyaring fakta di lapangan. Kalau memang ada persoalan, mari dibuka. Kalau ada informasi yang keliru, mari diklarifikasi. Yang kami tuntut adalah keterbukaan,” ujar Wahid.
KMPI Sulsel juga menyoroti informasi dan persoalan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Rola Suryanama serta LBH Sinjai Bersatu. Menurut KMPI Sulsel, berbagai informasi tersebut perlu diuji dan diklarifikasi secara terbuka agar masyarakat tidak hanya mendapatkan potongan informasi.
Wahid menegaskan, keterlibatan mahasiswa dalam persoalan publik merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan intelektual mahasiswa terhadap daerahnya.
“Kalau sudah menyangkut kepentingan masyarakat Sinjai, kami punya tanggung jawab untuk ikut mengawal. Kami tidak datang untuk membuat kegaduhan. Kami datang untuk memastikan persoalan ini dibuka secara terang dan masyarakat mendapatkan haknya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.”
Ia juga menekankan bahwa penggunaan anggaran negara harus mendapatkan pengawasan publik.
“Jangan sampai anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru tidak memberikan manfaat sebagaimana tujuan programnya. Kopdes Merah Putih adalah program yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.”
KMPI SULSEL SIAP MEMBANGUN KONSOLIDASI BESAR
KMPI Sulsel menyatakan akan terus membangun komunikasi dengan berbagai elemen mahasiswa, masyarakat, organisasi, dan pihak-pihak yang memiliki informasi terkait persoalan Kopdes Merah Putih di Kabupaten Sinjai.
Konsolidasi tersebut diarahkan untuk mengumpulkan fakta, melakukan klarifikasi, dan memastikan setiap informasi yang dibawa ke ruang publik dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami siap mewadahi dan membersamai gerakan terhadap persoalan ini. Kalau ada fakta, sampaikan. Kalau ada pihak yang perlu diklarifikasi, kami akan dorong untuk memberikan penjelasan. Kepentingan masyarakat Sinjai harus menjadi perhatian utama,” tutup Wahid.
KMPI SULSEL MENEGASKAN:
Konsolidasi ini mendesak agar Panglima TNI Mencopot Dandim Kodim 1424 Sinjai(*)
