Makassar – Pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang menyebut “semakin tanam pisang, semakin saya tidak bangun jalan” memicu kritik dari berbagai kalangan. Kalimat tersebut dinilai dapat menimbulkan persepsi bahwa pembangunan infrastruktur dijadikan alat untuk menekan masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO), Muh. Darwis K. Menurutnya, ucapan seorang kepala daerah bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan representasi sikap pemerintah yang dapat memengaruhi kepercayaan publik.
“Seorang gubernur dipilih untuk melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan mereka. Karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan harus mencerminkan sikap kenegarawanan, bukan menimbulkan kesan ancaman terhadap hak masyarakat memperoleh pembangunan,” ujar Muh. Darwis K., Sabtu (11/7/2026).
Darwis menegaskan, pembangunan jalan merupakan bagian dari pelayanan publik yang bersumber dari anggaran negara dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, menurutnya, pembangunan tidak boleh dikaitkan dengan narasi yang berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk tekanan atau hukuman.
“Pembangunan adalah kewajiban pemerintah, bukan hadiah bagi kelompok tertentu dan bukan pula instrumen untuk memberi efek jera kepada masyarakat. Negara hadir untuk melayani, bukan untuk menciptakan rasa takut melalui pernyataan pejabat publik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemimpin daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas komunikasi publik, terutama di tengah masyarakat yang membutuhkan kepastian, keadilan, dan pemerataan pembangunan.
“Kami mengingatkan Gubernur Sulawesi Selatan agar lebih berhati-hati dalam memilih diksi. Pernyataan yang berpotensi menimbulkan multitafsir sebaiknya dihindari karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya.
LIDIK PRO mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih mengedepankan komunikasi yang edukatif, persuasif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat. Menurut Darwis, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan terletak pada kerasnya pernyataan, melainkan pada kemampuan menghadirkan pembangunan yang merata, adil, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga.(*)
