BONE – Dunia maya tengah dihebohkan dengan video pengakuan menyayat hati yang menyebar luas di media sosial. Sebuah unggahan dari akun Facebook Agung Purnomo menampilkan Yuli Novitasari, pegawai PPPK Paruh Waktu di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, menangis tersedu-sedu sambil menceritakan dugaan perlakuan kasar yang dialaminya di lingkungan kantor.
Dalam video tersebut, Yuli menuduh perlakuan tidak pantas datang langsung dari Ketua DPRD Bone. Ia mengaku dilempar wadah berisi kue hingga memukul tubuhnya, bahkan disiram air secara langsung saat sedang bertugas.
“Rasanya sangat hancur dan dipermalukan. Saya hanya bekerja dengan jujur, tapi malah diperlakukan seperti ini di tempat kerja sendiri,” ujar Yuli dengan suara bergetar dan mata yang sembab.
Karena merasa hak martabatnya sebagai manusia dan pegawai negara dilanggar, Yuli bertekad tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Ia menegaskan akan segera melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian agar ditindaklanjuti secara hukum.
“Kasus ini akan saya bawa ke jalur hukum. Saya ingin keadilan, dan semoga aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas siapa yang salah dan siapa yang benar,” tegasnya.
Video ini langsung memicu kemarahan publik. Ribuan warganet berbondong-bondong memberikan dukungan dan mengecam keras dugaan perilaku tidak beretika yang dilakukan oleh seorang pemimpin lembaga legislatif. Banyak pihak menilai, tindakan seperti itu sangat tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan, apalagi terhadap bawahan.
“Bagaimana bisa seorang pimpinan berbuat kasar seperti itu? Ini contoh buruk dan sangat merendahkan martabat pekerja,” tulis salah satu netizen.
Namun di sisi lain, sejumlah pihak juga mengingatkan agar publik tetap bijak dan menunggu hasil penyelidikan serta klarifikasi resmi dari semua pihak terkait sebelum menarik kesimpulan akhir.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan maupun pernyataan resmi dari Ketua DPRD Bone maupun pihak sekretariat terkait tuduhan yang disampaikan Yuli.
Pihak berwenang diharapkan segera turun tangan, memproses kasus ini secara profesional, objektif, dan transparan. Masyarakat berhak mengetahui fakta yang sebenarnya, serta memastikan perlindungan hukum bagi setiap orang tanpa memandang jabatan dan kedudukan.
