Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, melontarkan desakan keras terkait penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik. Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan pihak yang berada di balik peristiwa tersebut.
Desakan itu disampaikan Safaruddin dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam forum tersebut, Safaruddin menegaskan bahwa pengusutan perkara harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri siapa yang diduga memberikan perintah dan memiliki tanggung jawab dalam rantai komando.
Ia secara khusus menyinggung mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, apabila terdapat dugaan keterlibatan pimpinan, persoalan tersebut juga harus diperiksa melalui mekanisme etik kepolisian.
“Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya sudah, kepalanya dulu disidangkan kode etik,” tegas Safaruddin di hadapan Kapolri.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menyentuh persoalan pertanggungjawaban pimpinan dalam sebuah institusi. Safaruddin seolah mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pihak yang berada di lapangan, sementara dugaan tanggung jawab pada tingkat pengambil keputusan luput dari pemeriksaan.
Tak berhenti di situ, Safaruddin juga meminta penyidik mempertimbangkan penerapan Pasal 191 KUHP terhadap empat tersangka. Ia bahkan menyuarakan tuntutan agar para tersangka dijatuhi hukuman mati.
“Saya minta itu di Pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati,” ujarnya.
Desakan tersebut tentu menjadi perhatian serius, mengingat penerapan pasal pidana harus didasarkan pada unsur-unsur hukum, alat bukti, serta hasil penyidikan yang sah. Pernyataan seorang anggota DPR tidak serta-merta menjadi dasar penetapan pasal maupun penjatuhan hukuman terhadap seseorang.
Publik kini menunggu sejauh mana aparat kepolisian akan menindaklanjuti desakan tersebut. Apakah penyidikan akan dikembangkan untuk menelusuri dugaan pihak pemberi perintah, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban pada tingkat pimpinan, atau justru berhenti pada empat tersangka yang telah ditetapkan?
Transparansi dan keberanian mengusut perkara hingga tuntas menjadi ujian penting bagi institusi Polri. Sebab, penegakan hukum yang berkeadilan tidak boleh tebang pilih, siapa pun pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.(***)
