Bulukumba – Aktivis penggiat antikorupsi Bulukumba, Arif Dinata, angkat bicara terkait mencuatnya dugaan transfer uang sebesar Rp4 juta ke rekening pribadi oknum pejabat Samsat Bulukumba saat operasi pajak kendaraan berlangsung. Ia menegaskan kasus tersebut harus dikawal hingga tuntas melalui proses pemeriksaan yang terbuka dan transparan.
“Kasus ini harus dikawal sampai tuntas. Publik membutuhkan kejelasan dan pembuktian yang transparan. Jika benar ada praktik pembayaran ke rekening pribadi pejabat, maka persoalan ini wajib diusut secara serius karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan negara,” tegas Arif.
Menurutnya, aparat pengawas internal maupun aparat penegak hukum perlu menelusuri dugaan aliran dana tersebut dan memastikan seluruh proses pembayaran pajak dilakukan sesuai mekanisme resmi yang berlaku, bukan melalui rekening pribadi oknum tertentu.
Sorotan terhadap dugaan praktik pembayaran nonprosedural itu terus meluas hingga memicu aksi demonstrasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kantor UPTD Samsat Bulukumba, Kamis (21/05/2026).
Aksi demonstrasi tersebut mendapat pengawalan ketat dari puluhan personel Polres Bulukumba. Dalam orasinya, massa HMI mendesak pencopotan Kepala UPTD Samsat Bulukumba dan meminta aparat terkait mengusut tuntas dugaan praktik pembayaran yang dinilai tidak sesuai prosedur resmi.
Kasus itu mencuat setelah seorang warga Kecamatan Herlang mengaku diminta mentransfer uang Rp4 juta ke rekening pribadi oknum pejabat Samsat usai terjaring razia kendaraan. Warga tersebut menyebut uang yang ditransfer merupakan hasil pinjaman, bahkan saldo rekeningnya disebut terkuras demi memenuhi permintaan pembayaran di lokasi operasi.
Massa HMI menilai apabila dugaan pembayaran melalui rekening pribadi tersebut benar terjadi, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai kesalahan administratif biasa.
“Kalau benar ada pembayaran negara yang diarahkan ke rekening pribadi, maka ini bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi dugaan penyalahgunaan kewenangan yang wajib diusut tuntas,” tegas salah satu koordinator lapangan aksi.
Mahasiswa juga mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit dan pemeriksaan secara terbuka terhadap dugaan aliran dana yang dipersoalkan.
Selain itu, massa aksi menyerukan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Samsat Bulukumba. Mereka menilai kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan negara dapat menurun apabila dugaan praktik semacam itu tidak ditangani secara serius dan transparan.
Sepanjang aksi berlangsung, massa membawa berbagai spanduk berisi kritik terhadap dugaan pungutan dan pembayaran nonprosedural. Situasi sempat memanas ketika demonstran meminta pihak Samsat menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak UPTD Samsat Bulukumba belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan demonstran maupun dugaan transfer dana ke rekening pribadi pejabat yang kini menjadi sorotan publik.(*)
Lp: Kamaluddin
