Opini:Bulukumba – Sorotan terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bulukumba kembali menguat. Sejumlah ruas jalan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dilaporkan mengalami kerusakan yang semakin parah. Aspal mengelupas, lubang menganga di berbagai titik, serta genangan air saat musim hujan menjadi pemandangan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Aktivis Bulukumba, Arif Dinata, menilai kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat kini mulai mempertanyakan arah kebijakan pembangunan yang dianggap lebih fokus pada pembangunan fisik berupa gedung dan fasilitas seremonial dibandingkan perbaikan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan warga.
“Di banyak desa dan kampung, masyarakat setiap hari harus berjibaku dengan jalan rusak. Kendaraan sering mengalami kerusakan, biaya transportasi meningkat, dan risiko kecelakaan semakin tinggi. Sementara di sisi lain, kita melihat pembangunan gedung-gedung baru yang begitu megah. Wajar jika masyarakat bertanya, apakah kebutuhan dasar rakyat masih menjadi prioritas utama pemerintah?” ujar Arif Dinata.
Menurutnya, jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Ketika akses transportasi terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan, tetapi juga petani, pelaku usaha kecil, pedagang, pelajar, hingga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Jalan yang rusak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Ini menyangkut produktivitas ekonomi, keselamatan warga, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Jika dibiarkan, dampaknya akan semakin luas dan membebani masyarakat kecil,” tegasnya.
Arif menilai kritik dan sindiran yang berkembang di tengah masyarakat bukan semata-mata bentuk ketidakpuasan, melainkan refleksi dari keresahan yang telah berlangsung cukup lama. Ia menegaskan bahwa pembangunan gedung pemerintah atau fasilitas publik memang penting, namun tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
“Gedung bisa menjadi simbol kemajuan daerah, tetapi jalan yang layak adalah kebutuhan nyata yang dirasakan rakyat setiap hari. Pembangunan harus seimbang antara pencapaian fisik yang terlihat dan pelayanan dasar yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Arif mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dalam pengelolaan anggaran pembangunan. Ia meminta agar masyarakat diberikan akses terhadap informasi mengenai alokasi anggaran dan realisasi proyek sehingga publik dapat mengetahui sejauh mana perhatian pemerintah terhadap perbaikan infrastruktur jalan.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah menyusun skala prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah pengguna jalan, akses menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Perbaikan jalan tidak harus selalu menunggu proyek besar. Pemeliharaan rutin, perbaikan titik-titik kritis, serta pelibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal bisa menjadi solusi yang lebih cepat dan efektif,” ujarnya.
Arif juga mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan di daerah. Menurutnya, partisipasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kritik masyarakat jangan dianggap sebagai gangguan. Justru itu adalah bentuk kepedulian terhadap daerah. Pemerintah perlu mendengar dan menjadikan suara rakyat sebagai bahan evaluasi agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa Bulukumba memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Namun, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari banyaknya gedung baru yang berdiri, melainkan dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan produktif melalui infrastruktur dasar yang memadai.
“Prioritaskan jalan, maka pemerintah sedang memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Sebab pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setiap hari,” pungkas Arif Dinata.(*)
Lp: Kamaluddin
