KONAWE SELATAN, SULTRA – Dugaan keracunan massal yang menimpa lebih dari 100 pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA di Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), menjadi tamparan keras bagi pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketika makanan yang seharusnya menunjang kesehatan anak justru diduga berkaitan dengan gangguan kesehatan massal, pemerintah tidak boleh berlindung di balik slogan keberhasilan program.
Berdasarkan informasi sementara dari Puskesmas Motaha, lebih dari 100 pelajar dilaporkan mendapatkan perawatan medis. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan makanan yang didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Desa Puao.
Lauk ayam yang dilaporkan diduga berbusa turut menjadi sorotan dan kini memerlukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab sebenarnya.
Tim Inafis dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) disebut melakukan penyelidikan. Hasil pemeriksaan mereka menjadi penting untuk mengungkap penyebab kejadian, memastikan keamanan sampel makanan, serta menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi.
Pemerintah Jangan Hanya Bangga Membagikan Makanan
Insiden ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pengawasan terhadap makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah benar-benar berjalan?
Program MBG menyangkut kesehatan dan keselamatan generasi muda. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif, sementara kualitas makanan dan penerapan standar keamanan pangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan nyata.
Pemerintah daerah, instansi kesehatan, serta pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan MBG harus memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah pencegahan, pengawasan, dan penanganan kejadian ini.
Jika benar lebih dari 100 siswa mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang sama, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Rangkaian kejadian harus diusut secara menyeluruh, dengan tetap menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan hubungan antara makanan dan kondisi para siswa.
SPPG Harus Dievaluasi, Jika Ada Pelanggaran Jangan Ada yang Dilindungi
SPPG yang terkait dengan distribusi makanan tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan menyeluruh. Namun, penetapan kesalahan harus didasarkan pada bukti, bukan dugaan atau tekanan opini publik.
Apabila ditemukan pelanggaran standar keamanan pangan, kelalaian, atau unsur pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dikenai tindakan sesuai ketentuan hukum. Evaluasi terhadap operasional SPPG juga harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat risiko terhadap penerima manfaat.
Publik juga menunggu penjelasan mengenai hasil uji laboratorium, perkembangan kondisi para siswa, serta langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Jangan sampai masyarakat hanya menerima kabar tentang korban, sementara penjelasan mengenai penyebab dan pertanggungjawaban justru tidak kunjung terang.
Jangan Tunggu Anak-Anak Kembali Menjadi Korban
Pemerintah harus membuktikan bahwa keselamatan siswa benar-benar ditempatkan di atas kepentingan pencapaian target program. Penanganan medis terhadap korban, keterbukaan informasi, pemeriksaan menyeluruh, dan perbaikan sistem pengawasan harus berjalan beriringan.
Dugaan keracunan massal di Angata menjadi peringatan serius bahwa program sebesar MBG membutuhkan pengawasan yang sebanding dengan tanggung jawabnya. Makanan yang diberikan kepada anak sekolah wajib memenuhi standar keamanan, bukan sekadar tersedia dan terdistribusi.
Jika program ini bertujuan menyehatkan anak bangsa, maka tidak boleh ada kompromi terhadap keamanan pangan.(***)
