JAKARTA – Sekretaris Jenderal PP IPNU, Agus Suherman Tanjung, mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi aktif mengawal agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak berhenti sebagai agenda seremonial belaka.
Menurut Tanjung, program yang menyasar pelajar, balita, serta ibu hamil dan menyusui ini memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi dan menekan angka stunting. Namun ia menegaskan, keberhasilan MBG sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Program sebesar ini tidak boleh longgar dalam pengawasan. Publik harus kritis, memastikan distribusi tepat sasaran dan kualitas makanan benar-benar sesuai standar,” ujarnya, Sabtu (1/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pendanaan MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp700 triliun. Dana program tersebut bersumber dari efisiensi belanja negara sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Pos-pos yang dipangkas meliputi kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembatasan rapat di hotel, studi banding luar negeri, hingga kegiatan seremonial.
Meski demikian, Tanjung mengingatkan bahwa klaim efisiensi anggaran harus dibuktikan dengan data yang terbuka kepada publik. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci untuk menghindari potensi penyimpangan, terutama dalam proses pengadaan bahan pangan dan penyaluran di daerah.
“MBG bukan hanya soal membagikan makanan, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa. Jika tata kelolanya lemah, tujuan besarnya bisa meleset,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya standar gizi yang konsisten di seluruh daerah agar tidak terjadi kesenjangan kualitas antarwilayah. Dalam konteks ini, peran pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial, termasuk penguatan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam memastikan kualitas dan keamanan pangan.
Selain aspek kesehatan, MBG disebut memiliki dampak ekonomi melalui pelibatan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasok. Namun Tanjung menilai, peluang tersebut harus benar-benar berpihak pada pelaku usaha lokal, bukan justru dimonopoli oleh pihak tertentu.
“Kalau dikelola dengan baik, MBG bisa menggerakkan ekonomi daerah. Tapi jika tidak diawasi, celah penyimpangan tetap ada. Di sinilah pentingnya kontrol sosial,” pungkasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan mahasiswa, untuk ikut mengawal implementasi program tersebut agar benar-benar memberi manfaat nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.(***)
