Jakarta — Gelombang kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menguat. Organisasi POROS 98 secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan menghentikan program MBG yang dinilai sarat persoalan dan berisiko membebani keuangan negara.
Desakan itu disampaikan dalam forum konsolidasi bersama sejumlah elemen masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta. Ketua Umum POROS 98, Bilung Silaen, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan tersebut.
Menurut Bilung, program MBG tidak menyentuh akar persoalan gizi nasional dan justru berpotensi menjadi kebijakan populis yang dipaksakan tanpa kesiapan matang. “Masalah gizi tidak bisa disederhanakan hanya dengan makan siang gratis di sekolah. Ini persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan menyeluruh,” tegasnya.
Ia menilai, pemerintah semestinya memprioritaskan intervensi yang lebih mendasar seperti subsidi gizi bagi keluarga miskin, perbaikan sanitasi, penguatan layanan bagi ibu hamil, serta edukasi gizi berkelanjutan.
Selain aspek substansi, POROS 98 juga menyoroti sejumlah kelemahan dalam implementasi MBG. Mulai dari landasan hukum yang dinilai belum kuat karena hanya berbasis Peraturan Presiden, potensi tumpang tindih regulasi, hingga besarnya anggaran yang dianggap rawan kebocoran. Kesiapan infrastruktur yang belum merata serta potensi politisasi program turut menjadi catatan kritis.
Tak hanya itu, Bilung bahkan mendesak pembubaran Badan Gizi Nasional yang saat ini dipimpin oleh Dadan Hindayana. Ia menilai keberadaan lembaga tersebut tidak efektif jika pemerintah serius ingin menangani persoalan gizi secara komprehensif.
Isu keamanan program juga mencuat. Sejumlah laporan dugaan keracunan makanan di beberapa sekolah disebut sebagai indikasi lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan MBG. POROS 98 meminta kasus-kasus tersebut diusut tuntas dan mendorong adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait, termasuk pimpinan BGN.
Sebagai bentuk tekanan politik, POROS 98 menyatakan tengah menyiapkan aksi besar-besaran guna mendesak pemerintah melakukan evaluasi total, bahkan penghentian program.
“Jika tidak dikaji ulang secara serius, program ini berpotensi menjadi proyek mahal dengan dampak terbatas bagi masyarakat,” pungkas Bilung.
Kontroversi MBG kini menjadi ujian serius bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam memastikan setiap kebijakan publik berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel—bukan sekadar respons populis yang berisiko menimbulkan persoalan baru.(***)
