Ponorogo, Jawa Timur – Fakta mencengangkan terkuak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ponorogo resmi dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah terbongkar dugaan intimidasi, pencatutan nama pejabat, hingga permainan anggaran.
Kasus ini mencuat setelah dua kepala SPPG nekat “mengadu langsung” ke Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, di Blitar.
“Mereka datang meminta perlindungan karena sudah tidak tahan dengan tekanan,” ungkap Nanik, Senin (16/3/2026).
Teror & Tekanan: Diancam Polisi hingga Dipaksa Tunduk
Dua kepala SPPG, Rizal Zulfikar Fikri dan Moch. Syafi’i Misbachul Mufid, mengaku selama berbulan-bulan berada di bawah tekanan yayasan pengelola.
Mereka bahkan diintimidasi dengan ancaman akan dilaporkan ke polisi atau diseret ke ranah hukum jika tidak mengikuti keinginan pihak yayasan.
Lebih mengejutkan lagi, yayasan tersebut mengklaim dimiliki oleh “cucu menteri” untuk menakut-nakuti pihak pengelola di lapangan.
Namun, setelah dikonfirmasi langsung, sang menteri membantah keras.
“Tidak ada cucu saya. Tutup saja dapurnya,” tegasnya.
Anggaran Disunat, Kepala SPPG Nombok Demi Siswa
Dugaan pelanggaran tak berhenti di situ. Dari anggaran Rp10 ribu per porsi, hanya sekitar Rp6.500 yang digunakan untuk bahan makanan.
Sisanya diduga tidak jelas penggunaannya.
Akibatnya, para kepala SPPG harus menutup kekurangan dengan uang pribadi demi memastikan makanan tetap layak bagi siswa.
“Saya tidak tega melihat anak-anak makan seadanya,” ujar Mufid.
Dapur Jorok & Tak Layak: Bau Menyengat, Dinding Berjamur
Tim inspeksi yang dipimpin Albertus Dony Dewantoro menemukan kondisi dapur yang memprihatinkan:
Lantai rusak dan mengelupas
Dinding kotor, keropos, dan berjamur
Ruang pengolahan makanan tidak layak
Sistem limbah (IPAL) asal jadi dan menimbulkan bau busuk
Fasilitas pekerja sangat minim
“Ini bukan hanya melanggar SOP, tapi juga membahayakan kesehatan,” tegas Dony.
BGN Ambil Sikap Tegas: Tutup Jika Tak Berbenah
BGN memastikan dua dapur tersebut dihentikan operasionalnya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan penutupan permanen jika tidak ada perbaikan menyeluruh.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program MBG secara nasional—bahwa pengawasan ketat mutlak diperlukan agar program untuk rakyat tidak diselewengkan oleh oknum yang mencari keuntungan.
Skandal ini kini menjadi sorotan: dari dugaan intimidasi, permainan anggaran, hingga pencatutan nama pejabat demi kepentingan pribadi.(***)
