Bogor – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi garda terdepan pemenuhan gizi anak, justru tercoreng oleh temuan mengejutkan di SPPG Hambaro, Kabupaten Bogor. Menu makanan yang didistribusikan kepada siswa diduga terkontaminasi belatung, memicu kemarahan publik dan gelombang kritik keras.
Ketua Bidang Hukum dan HAM DPK KNPI Kecamatan Nanggung, Wawa Kuswara, secara tegas menyebut insiden ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat adanya kegagalan sistemik dalam pengelolaan program.
“Ini bukan lagi soal teknis. Ini kegagalan serius dalam menjamin keamanan pangan. Anak-anak diberi makanan yang tidak layak—ini pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Wawa, Jumat (24/4/2026).
Ia menilai, lolosnya makanan terkontaminasi hingga ke tangan siswa menjadi bukti rapuhnya pengawasan di lapangan. Bahkan, ia menyinggung kemungkinan adanya praktik yang mengutamakan efisiensi biaya dengan mengorbankan kualitas.
“Kalau sampai belatung bisa masuk ke dalam menu dan tetap didistribusikan, ini bukan kecolongan biasa. Ini alarm keras bahwa ada yang salah dari hulu ke hilir,” ujarnya tajam.
Kasus ini mencuat setelah laporan wali murid di Desa Pangkaljaya yang menemukan belatung dalam buah serta paket ompreng MBG. Temuan tersebut langsung menyulut kekhawatiran luas terkait standar kebersihan dan keamanan pangan dalam program berskala nasional itu.
Wawa mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk tidak berhenti pada permintaan maaf semata, melainkan melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi, mulai dari pengadaan bahan hingga proses penyajian.
“Jangan cukup dengan klarifikasi. Harus ada audit total dan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Ia juga memastikan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum, termasuk mendorong penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti lalai atau melanggar.
“Jangan jadikan program nasional ini ladang bisnis tanpa tanggung jawab. Jika dibiarkan, kepercayaan publik akan runtuh,” tambahnya.
Sementara itu, pihak SPPG Hambaro telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan evaluasi internal, termasuk memperketat seleksi bahan baku dan pemasok. Namun, tekanan publik terus menguat agar langkah konkret dan transparan segera dilakukan.
Insiden ini menjadi peringatan keras bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari distribusi, tetapi juga dari jaminan kualitas dan keamanan pangan. Tanpa pengawasan ketat, program yang dirancang untuk menyehatkan justru berpotensi membahayakan.(***)
