KARO, SUMATERA UTARA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semestinya menghadirkan makanan sehat bagi anak-anak justru menghadapi sorotan serius di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Sejumlah siswa di beberapa sekolah dilaporkan mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan MBG. Persoalan tersebut kini tidak lagi sebatas keluhan orang tua. Laporan telah disampaikan ke Polres Karo, sementara aspirasi para orang tua juga dibawa ke DPRD Sumatera Utara.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: ketika makanan yang seharusnya bergizi justru diduga membuat anak-anak jatuh sakit, siapa yang harus bertanggung jawab?
Perwakilan orang tua korban mendatangi DPRD untuk menyampaikan keresahan sekaligus meminta agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius. Mereka berharap kasus ini tidak berhenti pada penanganan medis terhadap para siswa.
Anggota DPRD Sumatera Utara Dapil XI, Alfriyansyah Ujung, turut menyoroti persoalan tersebut. Menurutnya, aspek kesehatan korban memang harus menjadi prioritas, tetapi dugaan adanya kesalahan dalam penyediaan makanan juga harus ditelusuri secara serius.
Jika hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya kelalaian dalam proses pengadaan, pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi makanan, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
Jangan Sampai Anak Jadi Korban, Pengawasan Justru Terlambat
Kasus ini menjadi alarm bagi pelaksanaan program MBG.
Program yang menyasar anak-anak seharusnya memiliki standar keamanan pangan dan pengawasan yang ketat. Sebab, kesalahan dalam satu tahapan saja dapat berdampak langsung terhadap kesehatan banyak siswa.
Karena itu, penyelidikan tidak cukup hanya menjawab “apa yang terjadi?”, tetapi juga harus mengurai “mengapa bisa terjadi, di mana letak kegagalannya, dan siapa yang bertanggung jawab jika memang ditemukan pelanggaran?”
Orang tua kini menunggu kepastian.
Laporan polisi sudah dibuat. Aspirasi telah disampaikan kepada DPRD. Anak-anak yang diduga terdampak telah mendapatkan penanganan medis.
Lalu bagaimana dengan pertanggungjawabannya?
Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai kasus tersebut. Apakah benar terdapat persoalan pada makanan MBG, atau ada faktor lain yang menyebabkan para siswa mengalami gangguan kesehatan?
Semua itu harus dijawab melalui pemeriksaan dan pembuktian yang transparan.
Satu hal yang jelas, program untuk memenuhi kebutuhan gizi anak tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan.
Jika kelalaian terbukti, maka penegakan aturan tidak boleh berhenti pada teguran administratif semata. Pihak yang terbukti bertanggung jawab harus dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum dan pihak terkait.
Orang tua sudah melapor. DPRD sudah mendengar. Anak-anak sudah menjadi korban dugaan gangguan kesehatan. Publik tinggal menunggu: apakah kasus ini benar-benar dibongkar sampai tuntas?(***)
