Bulukumba — Pengadaan bahan pracetak pada proyek Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier yang dilaksanakan Kelompok Tani Macin’na 2 di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mendapat sorotan dari aktivis Asatu Akbar.
Sorotan tersebut mencuat setelah Akbar melakukan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan. Dari hasil pengamatan di lapangan, ia menemukan kondisi sejumlah material pracetak yang menurutnya perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan teknis dan spesifikasi pekerjaan.
Akbar meminta pihak terkait menghentikan sementara penggunaan maupun pemasangan material pracetak yang diduga bermasalah sampai dilakukan pemeriksaan teknis oleh pihak yang berkompeten.
“Kalau kondisi materialnya sudah menunjukkan keretakan atau kerusakan, jangan dipaksakan untuk digunakan. Hentikan sementara dan periksa terlebih dahulu apakah material tersebut memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan,” tegas Akbar.
Menurutnya, kualitas bahan pracetak merupakan bagian penting dalam pekerjaan jaringan irigasi. Karena itu, mutu beton, dimensi dan geometri, kekuatan material, serta proses quality control (QC) harus dipastikan sesuai dengan dokumen teknis pekerjaan.
Ia menilai pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan penampakan secara kasatmata. Diperlukan pengukuran dan pengujian teknis untuk memastikan apakah material tersebut benar-benar memenuhi persyaratan mutu.
“Yang harus dibuktikan adalah apakah material tersebut sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen pekerjaan. Kalau tidak sesuai, jangan sampai tetap digunakan hanya karena proyek harus berjalan,” ujarnya.
APH Diminta Turun Langsung
Akbar juga mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi.
Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup kondisi fisik material, dokumen pengadaan, spesifikasi teknis, volume, sumber atau penyedia material, proses pemeriksaan mutu, hingga dokumen quality control.
“APH kami minta turun langsung. Jangan hanya menunggu laporan di atas meja. Periksa materialnya, cocokkan dengan spesifikasi dan dokumen proyek. Kalau memang memenuhi standar, tentu harus dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan. Kalau tidak memenuhi, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan sejak awal penting dilakukan agar material yang ternyata tidak memenuhi persyaratan tidak terlanjur dipasang dan kemudian menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan, material bermasalah tetap dipasang, lalu ketika rusak masyarakat kembali yang dirugikan,” katanya.
Sorotan tersebut bukan berarti telah membuktikan adanya pelanggaran hukum maupun tindak pidana korupsi.
Dugaan ketidaksesuaian material masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan administrasi oleh pihak yang berwenang.
Pemeriksaan dapat meliputi pengukuran dimensi, pemeriksaan kondisi fisik, pengujian mutu atau kekuatan beton apabila diperlukan, serta pencocokan material dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pekerjaan.
Selain itu, proses pengadaan dan penerimaan material juga perlu ditelusuri untuk memastikan seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini disusun, pihak pelaksana pekerjaan maupun instansi terkait perlu memberikan klarifikasi mengenai spesifikasi bahan pracetak, nilai dan sumber pengadaan, pihak penyedia, mekanisme pemeriksaan mutu, serta hasil quality control material yang digunakan.
Jika material dinyatakan memenuhi spesifikasi, hasil pemeriksaan tersebut penting disampaikan secara terbuka.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait harus mengambil langkah korektif dan memastikan material yang tidak memenuhi persyaratan tidak digunakan.
Dengan demikian, penggunaan anggaran negara dalam proyek tersebut benar-benar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat petani.(*)
