SINJAI — Sorotan tajam mengarah ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Sinjai. Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan mempertanyakan keseriusan aparat dalam mengusut sejumlah dugaan kasus korupsi yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.
Sejumlah perkara yang telah lama mencuat ke publik dinilai berjalan di tempat. Minimnya transparansi, belum adanya penetapan tersangka, serta tidak jelasnya arah penanganan kasus memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Kondisi ini memicu pertanyaan serius: apakah proses hukum memang membutuhkan waktu panjang, atau justru ada “rem” yang membuatnya terkesan mandek?
Koordinator Aksi KMPI Sulsel, Wahid, secara khusus menyoroti dugaan korupsi pengadaan mesin ceklok di Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Kasus yang disebut tengah ditangani Unit Tipidkor Polres Sinjai itu dinilai belum menunjukkan progres signifikan.
“Jangan sampai publik menilai aparat penegak hukum hanya tegas pada perkara kecil, tetapi ragu ketika perkara menyentuh pejabat atau lingkar kekuasaan,” tegas Wahid.
Menurut KMPI, lambannya penanganan kasus bukan sekadar persoalan teknis atau administratif, melainkan menyangkut marwah dan integritas institusi penegak hukum. Mereka mendesak aparat agar bersikap terbuka kepada publik—baik dengan menyampaikan jika tidak ditemukan unsur pidana, maupun segera menetapkan tersangka jika bukti telah cukup.
KMPI menegaskan, transparansi merupakan kunci utama menjaga kepercayaan publik. Ketika penanganan dugaan korupsi berlarut-larut tanpa kejelasan, ruang spekulasi akan semakin melebar dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Sebagai bentuk kontrol sosial, KMPI Sulsel pun melayangkan ultimatum moral kepada Polres Sinjai untuk segera memaparkan perkembangan penanganan kasus secara terbuka.
Jika dalam waktu dekat tidak ada kemajuan signifikan dan transparan, KMPI menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
“Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika tidak, rakyat yang akan bersuara,” tutup Wahid.(*)
