Bulukumba – Kondisi memprihatinkan Jembatan Garuntungan di Kabupaten Bulukumba kembali memicu sorotan tajam. Setelah ambles dan menyebabkan sebuah mobil terperosok pada Sabtu (21/3), desakan keras pun dilayangkan kepada pemerintah daerah agar tidak lagi menunda perbaikan permanen.
Ketua Garda Lidik Pro DPD Kabupaten Bulukumba, Fahrul Idris Malluluang, menilai insiden ini bukan sekadar bencana akibat cuaca, melainkan bukti nyata kelalaian dalam pemeliharaan infrastruktur.
“Ini bukan kejadian pertama. Jembatan ini sudah berulang kali rusak dan hanya ditambal seadanya. Pola seperti ini jelas membahayakan masyarakat. Pemerintah jangan tunggu korban berikutnya,” tegas Fahrul.
Jembatan Garuntungan diketahui merupakan akses vital yang menghubungkan Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, dengan Kelurahan Borong Rappoa. Kerusakan jembatan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian.
Meski hujan deras beberapa hari terakhir disebut menjadi pemicu amblesnya struktur jembatan, Fahrul menegaskan akar persoalan terletak pada lemahnya pengawasan dan minimnya perbaikan menyeluruh.
“Cuaca hanya mempercepat kerusakan, bukan penyebab utama. Kalau sejak awal ditangani serius, tidak akan sampai ambles seperti ini,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan kepada perwakilan rakyat dari daerah tersebut. Warga mempertanyakan sejauh mana peran anggota DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya infrastruktur yang menyangkut keselamatan publik.
“Kami punya dua wakil rakyat dari sini. Sudah seharusnya mereka hadir dan mengawal persoalan ini sampai tuntas, bukan sekadar janji,” lanjut Fahrul.
Desakan serupa datang dari warga setempat. Padil Faisal meminta pemerintah segera turun tangan dengan langkah konkret, bukan sekadar respons sementara.
“Kami butuh perbaikan permanen, bukan tambal sulam. Setiap hari kami melintas di sini dengan rasa khawatir,” ungkapnya.
Garda Lidik Pro menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Mereka juga membuka opsi melaporkan persoalan ini ke tingkat provinsi jika tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat.
Peristiwa ini kembali menjadi pengingat keras bahwa kelalaian dalam pengelolaan infrastruktur publik bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga menyangkut keselamatan nyawa masyarakat. Pemerintah dituntut untuk berhenti reaktif dan mulai bekerja secara preventif serta berkelanjutan.
Lp: Kamaluddin
