Bulukumba – Aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Intelektual Satu Komando (GISK) kembali memanas. Usai berorasi di depan Kantor Dinas Koperasi dan UKM, massa aksi melanjutkan demonstrasi ke Kantor Koperasi KSU Adil Makmur di Jalan Melati, Kabupaten Bulukumba, Jumat (13/02/2026).
Namun alih-alih menemui massa dan memberikan klarifikasi, kantor KSU Adil Makmur justru dalam kondisi tertutup rapat. Tak satu pun pengurus terlihat di lokasi. Sikap tersebut memicu kecurigaan dan amarah massa aksi yang telah menunggu sejak pukul 11.00 Wita hingga 14.00 Wita tanpa kepastian.
Koordinator Lapangan GISK, Saharuddin, menyayangkan sikap pengurus koperasi yang dinilai tidak berani menghadapi aspirasi masyarakat.“Aspirasi yang kami bawa seharusnya diterima dengan baik. Ini menyangkut dugaan penggelapan dalam jabatan yang sudah dilaporkan di Polsek Ujung Bulu. Tapi bukannya klarifikasi, mereka malah menghilang,” tegasnya.
Di lokasi yang sama, Ketua Umum GISK, Riyal, mendesak Polres Bulukumba untuk segera memeriksa pimpinan dan pengurus KSU Adil Makmur. Ia menilai sikap menutup kantor saat didemo semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius di internal koperasi tersebut.“Kami curiga. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa harus kabur? Ini lembaga yang menghimpun dana masyarakat, bukan usaha pribadi yang bisa seenaknya menghindar,” ujarnya tajam.
Riyal juga menyoroti Laporan Polisi Nomor: LP/B/163/IX/2025/SPKT/Polsek Ujung Bulu/Polres Bulukumba. Ia menduga laporan tersebut patut dipertanyakan jika pihak koperasi tidak mampu menunjukkan secara rinci dasar kerugian yang dilaporkan.“Kami hanya meminta transparansi. Tunjukkan bukti kerugian sesuai laporan. Kalau memang ada penggelapan, buka datanya secara jelas. Jangan justru menghindar saat diminta pertanggungjawaban,” tambahnya.
GISK pun mendesak Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba untuk turun tangan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap KSU Adil Makmur. Bila ditemukan pelanggaran serius, mereka meminta sanksi tegas hingga pembubaran koperasi.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi. Ketika transparansi dipertanyakan dan pengurus memilih diam, kepercayaan itu terancam runtuh. Kini, publik menunggu sikap tegas aparat penegak hukum dan instansi terkait: akankah persoalan ini diusut tuntas, atau kembali menguap tanpa kejelasan?(*)
Lp: Kamaluddin
