Kasus Dugaan Plesetkan Ayat suci Alquran di Bulukumba Jadi Sorotan Publik
Bulukumba — Kasus dugaan Plesetkan Ayat suci Alquran yang terjadi di Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tengah menjadi perbincangan luas di masyarakat. Perkara yang melibatkan dua warga setempat itu memicu perhatian publik serta memunculkan pertanyaan terkait konsistensi dan kesetaraan penerapan.
Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Sejumlah elemen masyarakat menilai kasus ini memiliki dampak yang luas, khususnya bagi umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia.
Kasus ini kemudian dibandingkan dengan perkara yang pernah menjerat selebgram Lina Mukherjee, yang divonis penjara setelah membuat konten memakan daging babi sambil mengucapkan kalimat bismillah. Perbandingan itu memunculkan diskusi publik mengenai konsistensi penegakan hukum, terutama jika pasal yang digunakan memiliki substansi serupa.
Selain itu, masyarakat juga menyinggung kembali kasus “ikan asin” yang sebelumnya menjadi perhatian nasional dan berujung pada proses hukum. Perkara tersebut dijadikan contoh bahwa pernyataan atau tindakan yang dinilai merendahkan pihak tertentu dapat diproses secara hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Terkait kasus di Ujung Loe, pandangan masyarakat terbelah. Sebagian pihak berpendapat bahwa permintaan maaf dan pengakuan kesalahan perlu menjadi pertimbangan dalam proses hukum. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa aturan yang telah diatur secara tegas harus ditegakkan secara konsisten tanpa memandang latar belakang pelaku, demi menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum.
Secara yuridis, dugaan penodaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP yang memuat larangan perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juga menjadi dasar hukum dalam penanganan perkara sejenis.
Sejumlah kalangan berharap aparat penegak hukum dapat bertindak profesional, transparan, dan objektif dalam menangani kasus ini. Konsistensi penerapan hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan prinsip persamaan di hadapan hukum benar-benar ditegakkan.
