Makassar – Tekanan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kian memanas. Dewan Pimpinan Wilayah Komite Merah Putih Indonesia (DPW KMPI Sulawesi Selatan) melontarkan ultimatum keras, bahkan menyindir tajam lambannya audit dugaan korupsi pengadaan mesin absensi (ceklok) di Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
Bagi KMPI, molornya hasil audit bukan lagi soal prosedur—melainkan sinyal bahaya yang berpotensi menggerus kepercayaan publik. Audit yang tak kunjung diumumkan dinilai membuka ruang gelap: apakah ini murni keterlambatan, atau ada sesuatu yang sedang “diamankan”?
Kasus ini sendiri telah bergulir di meja Polres Sinjai. Unit Tipidkor disebut telah melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah pihak. Namun hingga kini, penetapan tersangka masih tertahan—menunggu angka pasti kerugian negara dari BPK.
Koordinator aksi KMPI Sulsel, Wahid, tidak menutup-nutupi kekecewaannya. Ia bahkan melempar pertanyaan terbuka yang menyentil langsung kredibilitas lembaga audit negara tersebut.
“Kalau audit terus berlarut tanpa kejelasan, publik wajar bertanya: ini lambat atau sengaja diperlambat? Jangan sampai BPK terkesan jadi tameng bagi pihak-pihak yang diduga terlibat,” tegas Wahid.
Nada kritik KMPI kian tajam. Mereka menilai, keterlambatan audit justru berpotensi “mematikan” momentum penegakan hukum yang sudah dibangun aparat kepolisian. Dalam situasi seperti ini, transparansi bukan lagi pilihan—melainkan kewajiban.
KMPI Sulsel pun mengeluarkan tiga tuntutan tegas:
BPK segera buka hasil audit tanpa ada yang ditutup-tutupi
Aparat penegak hukum segera tetapkan tersangka jika unsur kerugian negara terbukti
Polda Sulawesi Selatan diminta turun tangan memastikan kasus ini tidak “diparkir”
Lebih jauh, KMPI memperingatkan bahwa publik tidak akan tinggal diam jika kasus ini terus menggantung. Dugaan korupsi di sektor pendidikan, menurut mereka, adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan generasi muda.
“Ini uang rakyat, ini anggaran pendidikan. Kalau ada yang bermain di sini, itu bukan sekadar pelanggaran hukum – itu pengkhianatan. Jangan uji kesabaran publik,” kunci Wahid.
KMPI Sulsel menegaskan, ultimatum ini bukan gertakan kosong. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dari BPK, gelombang aksi lanjutan dipastikan akan digelar dengan tekanan yang lebih besar.(*)
