Bulukumba – Kelangkaan BBM bersubsidi dan gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Bulukumba kembali memantik keresahan masyarakat. Puluhan massa yang tergabung dalam Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) bersama warga nelayan dan petani kembali mendatangi Mapolres Bulukumba, Senin (14/9/2026).
Kedatangan massa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak kepolisian, khususnya jajaran Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), agar turun langsung mengawasi distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di wilayah Bulukumba.
Dalam aksi tersebut, sejumlah orator menyampaikan protes dengan nada keras. Mereka meminta kepolisian tidak hanya mengatur kendaraan yang mengantre panjang di SPBU, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap proses pengisian dan pelayanan BBM.
“Jangan hanya datang mengatur mobil yang sedang antre. Turun dan awasi juga bagian pengisian serta petugas yang melayani. Kalau memang ada penyimpangan, tindak tegas,” teriak salah seorang orator dari atas panggung.
Orator Singgung Presiden Prabowo
Aksi tersebut juga diwarnai pernyataan kontroversial dari salah seorang orator yang menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah pusat terkait kondisi ekonomi dan sulitnya masyarakat memperoleh kebutuhan energi bersubsidi.
Dari atas panggung orasi, orator tersebut bahkan melontarkan sebutan bernada tegas terhadap Presiden Prabowo Subianto, dengan mengaitkannya dengan kondisi masyarakat yang menurutnya masih hidup dalam kesulitan.
“Presiden RI Prabowo Subianto adalah banci! Negara kita melarat, khususnya Kabupaten Bulukumba. Mereka membiarkan masyarakat hidup sengsara dalam ketidakpastian seperti yang terjadi hari ini,” teriak orator tersebut dari atas panggung.
Ia kemudian menyoroti sulitnya masyarakat mendapatkan BBM subsidi serta kelangkaan LPG 3 kilogram yang disebut semakin menambah beban masyarakat kecil.
“BBM subsidi sulit didapatkan, begitu juga dengan gas LPG 3 kilogram,” lanjutnya dalam orasi.
Pernyataan tersebut merupakan ucapan pribadi orator dalam aksi demonstrasi dan bukan pernyataan redaksi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap perlu disampaikan berdasarkan fakta dan data, sementara penggunaan kata-kata yang menyerang pribadi pejabat publik menjadi bagian dari dinamika orasi massa.
Warga Pertanyakan Penindakan
Selain menyoroti pemerintah, massa juga mempertanyakan langkah penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Bulukumba.
Seorang warga yang ikut dalam aksi bahkan menyampaikan dugaan adanya pembiaran oleh aparat kepolisian.
Namun, tudingan tersebut masih berupa pernyataan warga dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta keterangan resmi aparat penegak hukum.
“Kami menduga ada pembiaran. Buktinya, tidak ada yang diamankan atau ditangkap,” ujar warga tersebut.
Warga juga menyinggung informasi mengenai adanya pihak yang sebelumnya diamankan di wilayah Bira karena diduga berkaitan dengan BBM subsidi. Mereka mempertanyakan kabar bahwa pihak tersebut kemudian dilepaskan.
“Beberapa minggu lalu ada yang ditangkap di Bira. Menurut informasi, mereka kemudian dilepas. Ada apa sebenarnya? Padahal sudah ditangkap dan barang bukti ada. Kok bisa dilepas?” kata warga.
Pertanyaan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi kepolisian untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status penanganan perkara, barang bukti, dasar hukum tindakan kepolisian, serta alasan apabila proses hukum tidak dilanjutkan.
PATI Desak Polisi Turun ke SPBU
PATI meminta Polres Bulukumba tidak pasif menghadapi persoalan antrean dan kelangkaan BBM subsidi. Mereka mendesak Tipidter melakukan pengawasan langsung dan menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Menurut massa, persoalan tersebut tidak cukup hanya ditangani dengan mengatur antrean kendaraan. Pengawasan harus dilakukan dari proses distribusi hingga pengisian di SPBU.
Nelayan dan petani yang ikut dalam aksi juga berharap BBM subsidi benar-benar dapat dinikmati masyarakat yang berhak, bukan justru menjadi barang yang sulit diperoleh ketika dibutuhkan.
Aksi PATI tersebut menjadi tekanan terbuka kepada aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memberikan jawaban atas keresahan masyarakat Bulukumba.
Apakah antrean panjang dan sulitnya mendapatkan BBM subsidi hanya persoalan distribusi dan pelayanan, atau terdapat dugaan penyimpangan yang perlu diusut? Masyarakat kini menunggu langkah konkret aparat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Polres Bulukumba terkait tudingan pembiaran maupun informasi mengenai pihak yang disebut pernah diamankan di wilayah Bira.
