SINJAI – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Kritis Kabupaten Sinjai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai, Jumat (6/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk desakan terhadap aparat penegak hukum agar serius mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah PDAM yang menjadi perhatian publik.
Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan persoalan pengalihan anggaran dari sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ke PDAM. Aliansi juga mengaitkan persoalan tersebut dengan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.
Jenderal Lapangan, Arman Alfiandi, dalam orasinya menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Sinjai tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan penanganan.
Aliansi secara khusus mendesak Kejari Sinjai untuk memanggil dan memeriksa mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sinjai guna mengklarifikasi proses penganggaran, mekanisme pengalihan dana, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kebijakan tersebut.
“Penegakan hukum harus berjalan secara transparan dan tidak boleh tebang pilih. Kami meminta Kejaksaan mengusut seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses penganggaran dan penyaluran dana hibah PDAM. Jangan sampai persoalan yang telah menjadi perhatian publik justru kehilangan kepastian hukum,” tegas Arman Alfiandi.
Usai menyampaikan aspirasi di depan kantor Kejari Sinjai, perwakilan Aliansi kemudian ditemui oleh Kasi Intelijen Kejari Sinjai. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan dialog terbuka untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan meminta penjelasan terkait perkembangan penanganan persoalan tersebut.
Dalam dialog itu, Aliansi kembali menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan penyimpangan dana hibah PDAM, termasuk mendorong pemanggilan mantan Kepala BKAD Sinjai agar seluruh proses penganggaran dan pengalihan dana dapat dijelaskan secara terang.
KEJARI SINJAI DIMINTA BUKTIKAN KOMITMEN PENEGAKAN HUKUM
Bagi Aliansi Mahasiswa Masyarakat Kritis, persoalan ini bukan sekadar polemik administrasi anggaran, melainkan menyangkut transparansi pengelolaan keuangan daerah dan tanggung jawab penggunaan uang negara.
Aliansi menegaskan bahwa pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berdasarkan alat bukti. Setiap pihak yang memiliki keterkaitan perlu dimintai keterangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kini publik menunggu langkah konkret Kejaksaan Negeri Sinjai. Apakah dugaan persoalan dana hibah PDAM ini akan dituntaskan secara transparan, atau justru kembali menjadi pertanyaan yang tidak kunjung memperoleh jawaban?
Aliansi menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan proses hukum dan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah.
ALIANSI MAHASISWA MASYARAKAT KRITIS KABUPATEN SINJAI
Mengawal transparansi, mendesak akuntabilitas, dan menuntut penegakan hukum tanpa tebang pilih.(*)
