Bulukumba — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulukumba kembali mendapat sorotan dari aktivis Asatu. Kali ini, sorotan diarahkan pada kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kabupaten Bulukumba dalam merespons berbagai persoalan dan kritik terkait pelaksanaan program tersebut.
Aktivis Asatu menyoroti sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian di lapangan, di antaranya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL), menu makanan, fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sejumlah temuan lain dalam pelaksanaan program MBG.
Selain persoalan teknis tersebut, aktivis Asatu juga mempertanyakan pola komunikasi Korwil MBG Bulukumba dalam merespons kritik yang disampaikan masyarakat maupun aktivis.
Aktivis Asatu, M. Rijal, menilai terdapat perbedaan respons Korwil MBG ketika menghadapi persoalan anggaran dengan ketika muncul kritik terkait pelaksanaan program di lapangan.
“Ketika ada kritikan di media online dan ada pemberitaan terkait temuan di lapangan, Korwil MBG lebih banyak bungkam. Tetapi ketika anggaran tidak cair untuk dapur SPPG, Korwil justru memberikan komentar,” ujar M. Rijal.
Rijal juga menyinggung kondisi enam SPPG yang disebut tidak beroperasi akibat persoalan pencairan anggaran. Menurutnya, persoalan tersebut memang penting untuk mendapat perhatian, namun respons terhadap persoalan anggaran dinilai perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap berbagai temuan dalam pelaksanaan MBG.
“Kalau berbicara mengenai anggaran MBG, Korwil memberikan komentar. Tetapi kalau ada masalah pada dapur SPPG, Korwil diam. Ini yang kami pertanyakan,” katanya.
Menurut Rijal, fungsi Korwil tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan pelaporan kalau program MBG baik-baik saja, tetapi juga mencakup koordinasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan program agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami melihat Korwil seakan akan hanya sibuk dengan pelaporan administrasi, sementara persoalan yang terjadi di lapangan membutuhkan solusi dan pengawasan yang lebih serius jangan sampai higines di kertas tapi tidak di lapangan,” ujar Rijal.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan Asatu merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Bulukumba. Menurutnya, program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat tersebut membutuhkan pengawasan dan keterbukaan dari seluruh pihak yang terlibat.
M. Rijal juga meminta pihak Korwil memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, termasuk fasilitas IPAL, kesesuaian bangunan dengan ketentuan teknis, menu makanan, serta keberlangsungan operasional dapur SPPG.
“Jangan hanya ketika anggaran belum cair baru ada penjelasan. Ketika ada kritik dan temuan di lapangan, masyarakat juga membutuhkan penjelasan dan tindak lanjut,” tegas Rijal.
Adapun tanggapan pihak korwil MBG yang di hubungi melalui pesan whatsapp’ Terkait hal ini
1. Kami merasa keberatan dengan judul tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan faktanya
2. Semua masukan dan keritikan terhadap program ini pastinya ada tindakan yang dilakukan namun dari sudut pandang mana kita melihat atau menilai
3. Kami juga perlu mempertanyakan terkait yang dikritik dan yang mengkritik apakah betul saudara M Rijal atau Hanya menggunakan nama pinjaman. Jikalau misalnya betul kami ucapkan terimakasih atas masuknya apalagi yang bersangkutan kami pernah bertemu dan menjelaskan tugas dan tupoksi kami di wilayah sehingga tidak ada kata bungkam yang harusnya. Kami sempat berdiskusi diselah kesibukan pekerjaan yang diberikan oleh kantornya.
4. Poin terkait IPAL, Kualitas layanan, hingga itu sudah ditindaklanjuti baik kami sendiri yang turun lapangan, hingga DLHK, Dinkes dan instansi yang terlibat melakukan pengecekan secara langsung di lapangan. Jelasnya
Kritik dari aktivis Asatu tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara agar pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Bulukumba berjalan efektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lp: Kamaluddin
