Jakarta – Ketegangan antara pakar telematika Roy Suryo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kian memanas. Alih-alih mereda, polemik dugaan ijazah palsu kembali membara setelah Roy menegaskan tidak akan berdamai dengan Jokowi. Sikap keras ini disampaikan Roy dalam program Interupsi di iNews, Kamis (27/11/2025).
Roy yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah, menyebut bahwa perdamaian mustahil terwujud bila hanya satu pihak yang mengakui. Bahkan, ia balik menuding bahwa Jokowi justru pihak yang seharusnya meminta maaf.“Dengar-dengar ada yang minta kami minta maaf. Maaf untuk apa? Justru dia yang harusnya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah membohongi rakyat,” tegas Roy dengan suara meninggi.
Roy menolak keras gagasan untuk menemui Jokowi demi merintis jalan damai. Ia menantang Jokowi membuka dokumen ijazahnya secara transparan di hadapan publik.“Datang ke tempat netral, buka ijazahnya di depan rakyat. Itu baru negarawan, seperti yang dilakukan Pak Arsul Sani,” ujarnya, sembari menyinggung temuan pihak luar negeri yang sempat menyebut adanya masalah dalam dokumen tersebut.
Sementara itu, dari pihak pendukung Jokowi, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, meluruskan isu bahwa pihak istana pernah menginisiasi upaya mediasi. Menurut Freddy, tidak pernah ada permintaan formal untuk berdamai, baik langsung maupun melalui kuasa hukum.
Freddy menilai isu mediasi mencuat setelah R-KUHAP disepakati DPR, dibarengi dorongan sejumlah tokoh bahwa jalur damai bisa menjadi opsi. Namun ia menegaskan, tanpa kemauan kedua pihak, mediasi tak akan pernah terjadi.“Dengan pernyataan Roy Suryo yang menolak damai, maka satu-satunya jalan adalah pengadilan,” ujar Freddy.
Ia menambahkan, polemik ijazah palsu telah bertahun-tahun menjadi perhatian publik, sehingga putusan pengadilanlah yang dapat memberi kepastian hukum.“Walaupun mungkin tidak semua orang setuju, tetapi keputusan pengadilan tetap menjadi dasar akhir yang mengikat.”
Dengan kedua pihak kini saling mengunci posisi, publik menanti babak baru dari salah satu polemik paling kontroversial dalam sejarah politik pascareformasi—apakah akan berakhir di meja hijau atau semakin memanas di ruang publik.(***)
