Jakarta – Industri media nasional berada di titik persimpangan krusial menjelang tahun 2026. Di tengah gempuran teknologi digital, kecerdasan buatan, dan perubahan drastis perilaku konsumsi informasi publik, tokoh pers nasional Eric Vr menyerukan agenda besar: mengembalikan marwah pers sebagai instrumen pendidikan publik yang bermartabat, inklusif, dan bertanggung jawab, 31 Desember 2025.
Dalam refleksi akhir tahun yang disampaikannya di Jakarta, Eric menegaskan bahwa kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak boleh dimaknai sebatas kewajiban hukum semata, melainkan sebagai komitmen moral untuk menjaga kualitas demokrasi.“Kemerdekaan pers bukanlah kebebasan tanpa batas. Memasuki 2026, media tidak boleh terjebak menjadi budak algoritma—sekadar mengejar trafik dan sensasi, tetapi mengorbankan kualitas informasi yang menjadi hak publik,” tegas Eric.
Eric memperkenalkan gagasan “Pers Inklusif”, sebuah pendekatan strategis yang menempatkan media sebagai jembatan lintas generasi, mulai dari Baby Boomers hingga Gen Alpha. Menurutnya, tantangan media bukan sekadar bertahan secara bisnis, tetapi tetap relevan tanpa menurunkan standar kebenaran.
Media, kata Eric, harus mampu menghadirkan analisis mendalam dan berbasis data bagi pembaca dewasa, sekaligus menyajikan format visual yang dinamis dan edukatif untuk generasi muda, tanpa kehilangan substansi jurnalistik.
Sebagai kompas moral dan profesional bagi insan pers, Eric Vr merumuskan lima pilar jurnalistik yang wajib dijunjung tinggi di era digital:
- Akurasi Mutlak – Kebenaran harus selalu berada di atas kecepatan.
- Independensi – Menjaga jarak dari seluruh kepentingan demi objektivitas.
- Kemanusiaan – Mengedepankan empati dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Transparansi – Terbuka terhadap koreksi dan menjamin hak jawab publik.
- Inovasi Beretika – Memanfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti verifikasi dan nurani manusia.
Lebih jauh, Eric mendorong organisasi pers untuk memperkuat pembinaan integritas jurnalis serta melawan hoaks dan praktik pemberitaan yang tidak berimbang. Menurutnya, kepercayaan publik adalah modal utama pers yang tidak boleh dikompromikan.“Sekali kepercayaan publik runtuh, runtuh pula pilar keempat demokrasi. Pers harus tetap menjadi penjaga gawang informasi—gatekeeper yang kredibel dan berpihak pada kepentingan bangsa,” pungkasnya.(***)
(Redaksi)
