foto: istimewa
Jayapura – Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengambil sikap tegas terhadap masa depan perkebunan kelapa sawit di Bumi Cenderawasih. Ia memastikan tidak akan ada satu pun izin baru pembukaan lahan sawit yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua, terutama yang berpotensi merusak struktur tanah dan mengancam kelestarian lingkungan.
Mathius menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh dipelintir seolah pemerintah memusuhi sektor perkebunan. Justru sebaliknya, Pemprov Papua kini mengunci ekspansi sawit baru dan membenahi yang lama.
“Kebijakan kami saat ini fokus pada penataan ulang perkebunan sawit yang sudah memiliki izin, terutama perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya,” tegas Mathius.
Ia mengungkapkan, perusahaan sawit yang tidak aktif, mengabaikan kewajiban lingkungan, atau lalai menjalankan tanggung jawab sosial akan diperiksa satu per satu. Hasilnya, izin usaha bisa dicabut tanpa kompromi.
Tak berhenti di situ, Mathius menutup celah permainan lama. Lahan bekas perkebunan sawit yang izinnya dicabut tidak akan dikembalikan lagi untuk sawit. Pemerintah Provinsi Papua memilih mengarahkan lahan tersebut ke komoditas yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Kami arahkan ke komoditas lain seperti kakao, sesuai dengan program Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat perubahan arah kebijakan Papua: dari ekspansi sawit yang menggerus alam, menuju pembangunan pertanian yang lebih hijau, tertib, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta masyarakat adat.(***) redaksi.
