Jakarta – Di tengah hiruk-pikuk politik nasional yang kerap terjebak dalam konflik elite dan kepentingan jangka pendek, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menegaskan sikap politiknya: politik harus berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar perebutan kekuasaan.
Hal itu ditegaskan Rahmat Hidayat, kader PPP yang dikenal luas sebagai mantan aktivis 1998 dan akrab disapa Somad di kalangan aktivis reformasi. Dalam siaran persnya, Somad menyatakan bahwa PPP harus tampil sebagai penggerak solusi kebangsaan, bukan hanya penonton dalam dinamika demokrasi.“Partai politik tidak boleh berhenti sebagai kendaraan elektoral. Ia harus menjadi institusi yang menghadirkan arah, solusi, dan manfaat nyata bagi rakyat,” tegasnya.
Menurut Somad, demokrasi tidak cukup dimaknai secara prosedural melalui pemilu dan kontestasi kekuasaan semata. Demokrasi sejati adalah demokrasi substantif, yang ukurannya terletak pada kemampuan negara dan partai politik menghadirkan kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Isu-isu seperti ketahanan pangan, layanan kesehatan yang layak, pendidikan berkualitas, serta keadilan ekonomi harus menjadi tolok ukur keberhasilan demokrasi. Dalam kerangka inilah PPP memaknai ulang peran partai politik sebagai aktor aktif dalam pembangunan kesejahteraan.
PPP, lanjut Somad, menempatkan diri sebagai pengawal kebijakan pro-rakyat, dengan komitmen ideologis yang konsisten, bukan sikap pragmatis sesaat. Dukungan terhadap program pemenuhan gizi masyarakat, penguatan sektor pertanian, pelayanan kesehatan, hingga pemberantasan korupsi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional partai.
Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan kesejahteraan dinilai semakin kompleks. Ketimpangan antarwilayah, melemahnya daya beli, dan meningkatnya kerentanan kelompok marginal menuntut pendekatan politik yang responsif dan berpihak.“Setiap kebijakan publik harus diuji dari dampaknya bagi rakyat, bukan dari kepentingan kekuasaan atau popularitas jangka pendek,” ujarnya.
Lebih jauh, PPP menilai penguatan peran partai harus dimulai dari penguatan kualitas kader dan struktur organisasi. Tanpa kader yang memahami denyut persoalan masyarakat, politik akan kehilangan relevansi sosial dan terjebak pada simbolisme tanpa makna.
PPP mengusung politik kebermanfaatan sebagai ukuran utama keberhasilan partai. Bukan kerasnya retorika atau intensitas konflik yang menjadi tolok ukur, melainkan sejauh mana partai mampu menghadirkan solusi konkret dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.
Dalam perspektif tersebut, stabilitas politik, persatuan nasional, serta kerja kolaboratif lintas elemen bangsa menjadi prasyarat penting bagi percepatan kesejahteraan.
Dengan meneguhkan peran ini, PPP ingin memastikan demokrasi Indonesia tidak berjalan di tempat. Politik, menurut PPP, harus terus bergerak dari sekadar kompetisi menuju pengabdian.
Di tengah tantangan zaman dan meningkatnya ekspektasi publik, PPP memilih jalan konsistensi nilai, kerja nyata, dan keberpihakan yang jelas, bahwa tujuan akhir politik adalah kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan bangsa.(***)
Penulis:Bilung Silaen
