Bulukumba – Gelombang penolakan terhadap rencana penarikan retribusi wisata di Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari, kian menguat. Masyarakat Perintis Jalan Mattoangin secara terbuka “menampar” kebijakan pemerintah desa yang dinilai arogan dan terkesan sok kuasa dalam menentukan titik pungutan di pintu masuk jalur dua.
Dalam surat pernyataan sikap yang dikoordinir Mus Mulyadi, warga menilai penempatan titik retribusi di ruas jalan poros bukan hanya keliru, tetapi menunjukkan lemahnya sensitivitas pemerintah desa terhadap aturan dan aspirasi masyarakat.
“Kami tidak menolak retribusi. Tapi jangan bertindak seolah-olah punya kuasa penuh tanpa musyawarah. Jalur dua itu jalan umum, bukan kawasan wisata,” tegas Mus, Sabtu (14/2/2026).
Menurut warga, kebijakan tersebut mencerminkan pola kepemimpinan yang tergesa-gesa dan tidak transparan. Mereka mempertanyakan dasar hukum serta kajian teknis yang digunakan untuk menentukan lokasi pungutan di akses jalan utama yang juga dilalui warga dan pelaku usaha.
Warga mengingatkan, Jalan Mattoangin dirintis melalui swadaya masyarakat. Karena itu, pemerintah desa dinilai tidak etis jika tiba-tiba menetapkan kebijakan sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang sejak awal membuka akses dan menghidupkan kawasan tersebut.
“Jangan sampai pemerintah desa hanya hadir saat potensi pemasukan terlihat, lalu bertindak seolah paling berhak mengatur. Ini bukan lahan pribadi, ini ruang publik,” ujar salah satu perintis.
Masyarakat juga menegaskan bahwa jika retribusi tetap dipaksakan di pintu masuk jalur dua, dampaknya bukan hanya pada wisatawan, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi warga dan calon pemukim di sekitar lokasi. Kebijakan yang tidak cermat berpotensi memicu gesekan sosial yang seharusnya bisa dihindari dengan dialog terbuka.
Warga menyarankan agar penarikan retribusi difokuskan di dalam kawasan wisata seperti Batu Tongkaraya dan Goa Passea, bukan di jalan raya. Mereka meminta pemerintah desa berhenti bersikap defensif dan mulai membuka ruang musyawarah sebelum situasi berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Pemerintah desa jangan alergi kritik. Kepemimpinan itu soal mengayomi, bukan menunjukkan kuasa. Kalau tetap memaksakan, berarti sengaja mengundang penolakan,” tutup Mus.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Desa Lembanna terkait keberatan masyarakat tersebut.(*)
Lp: Kamaluddin
