Bulukumba – Jagat media sosial kembali diramaikan dengan unggahan viral dari akun Facebook “Prabu Siliwangi” yang menyoroti dugaan celah praktik korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tulisan tersebut memantik perhatian publik karena membeberkan sejumlah skema yang disebut berpotensi membuka ruang penyimpangan anggaran.
Dalam unggahannya, akun tersebut menilai pihak pengelola dapur tidak sekadar berperan sebagai penyedia makanan. Mereka disebut juga memiliki relasi sebagai mitra toko kelontong hingga distributor bahan pangan. Kondisi ini, menurut narasi yang beredar, membuka peluang terjadinya selisih harga atau mark up dari bahan makanan yang dipasok ke dapur MBG.
Jika skema itu terjadi, keuntungan yang diperoleh pemilik dapur disebut bisa berlipat ganda. Namun yang menjadi sorotan tajam, unggahan tersebut menuding praktik itu masih disertai dengan dugaan penyimpangan lain dalam operasional dapur.
Salah satu contoh yang disorot adalah sistem pembagian makanan yang dirapel, yakni satu kali distribusi untuk kebutuhan hingga tiga hari. Dalam narasi unggahan itu, pola tersebut berpotensi membuat biaya operasional harian tidak terpakai, namun tetap tercatat dalam laporan.
Akun tersebut bahkan menghitung potensi keuntungan yang bisa diperoleh jika praktik itu terjadi. Misalnya, dari biaya operasional Rp3.000 per porsi untuk 3.000 porsi makanan per hari. Jika distribusi dilakukan sekaligus untuk tiga hari, maka biaya operasional dua hari berikutnya disebut bisa menjadi keuntungan tambahan yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
Tak hanya itu, unggahan tersebut juga menyoroti soal jumlah tenaga kerja di dapur program MBG. Disebutkan bahwa anggaran negara disiapkan untuk menggaji minimal 50 pekerja di setiap dapur. Namun dalam praktiknya, ada dugaan beberapa dapur hanya mempekerjakan sekitar 30 hingga 40 orang, sementara laporan penggajian tetap dicatat untuk 50 orang.
Kondisi ini dinilai membuka potensi manipulasi anggaran, terlebih jika diikuti dengan dugaan pemotongan upah pekerja. Jika benar terjadi, maka keuntungan yang dinikmati pengelola dapur disebut bisa semakin besar.
Unggahan tersebut juga menegaskan bahwa dana program MBG bersumber dari anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat. Karena itu, penulis unggahan menilai setiap potensi penyimpangan harus menjadi perhatian serius.
“Jika uang itu berasal dari kantong pribadi, mungkin tidak akan menjadi persoalan besar. Tapi ini berasal dari pajak rakyat,” tulis akun tersebut dalam unggahannya yang kini ramai dibagikan.
Tagar #STOP_MBG dan #MBG_Ladang_Korupsi_Berjamaah pun ikut ramai digunakan warganet sebagai bentuk kritik dan desakan agar program tersebut diawasi secara ketat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai narasi yang beredar di media sosial tersebut. Namun berbagai kalangan mulai mendorong adanya audit terbuka dan pengawasan ketat agar program bantuan sosial yang menggunakan anggaran negara tidak berubah menjadi ladang penyimpangan.
Pengamat menilai, transparansi dan sistem pengawasan yang kuat menjadi kunci agar program besar seperti MBG benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan justru memicu polemik baru di tengah publik.
Seiring viralnya unggahan tersebut, masyarakat kini menunggu respons pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.(*)
Lp: Kamaluddin
