Bulukumba – Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sulawesi Selatan, Muhammad Darwis, melontarkan sorotan tajam terhadap transparansi penggunaan anggaran kerja sama media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
Dalam keterangan pers yang disampaikan Jumat (3/4/2026), Darwis menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia menilai, anggaran kerja sama media yang bersumber dari APBD seharusnya dibuka secara jelas kepada publik.
“Pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu menyampaikan secara transparan penggunaan anggaran kerja sama media. Ini penting agar tidak menimbulkan kecurigaan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, minimnya keterbukaan berpotensi memicu spekulasi dan ketidakadilan dalam distribusi anggaran kepada perusahaan media. Padahal, transparansi justru menjadi kunci untuk memastikan setiap media mendapatkan perlakuan yang setara dan profesional.
Darwis yang juga Direktur PT Indo Media Panrita itu menambahkan, akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah harus dapat diuji secara publik. Ia menilai, publik berhak mengetahui bagaimana dana kemitraan media dialokasikan, kepada siapa saja, dan berdasarkan kriteria apa.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya pendataan (database) media yang jelas dan valid di Kabupaten Bulukumba. Menurutnya, hal ini krusial untuk memastikan kerja sama dilakukan dengan media yang benar-benar menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional.
“Database media harus transparan dan terverifikasi. Jangan sampai anggaran publik justru tidak tepat sasaran,” ujarnya, sedikit mengingatkan.
Sebagai bagian dari insan pers, JWI Sulsel, lanjut Darwis, akan terus mengawal kebijakan publik, termasuk penggunaan anggaran daerah, agar tetap berada di jalur transparansi dan profesionalitas.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba segera mengambil langkah konkret dengan membuka data kerja sama media secara rinci. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan media, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di daerah.
Sorotan ini menjadi pengingat bahwa di tengah tuntutan keterbukaan, pengelolaan anggaran publik tak boleh berjalan dalam “ruang gelap”. Transparansi bukan hanya kewajiban, tetapi juga ujian integritas pemerintah di mata rakyat.(*)
Lp: Kamaluddin
