Tangerang – Ribuan pasang mata tertuju ke kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Rabu (20/05/2026), saat ratusan massa dari Koalisi Lembaga Anti Korupsi (Kontak) menggelar aksi besar-besaran membongkar dugaan ketidaktransparanan anggaran jumbo Rp43,4 miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.
Aksi yang berlangsung panas sejak pagi itu berubah menjadi sorotan publik setelah massa secara terbuka menuding adanya dugaan pemborosan anggaran rakyat untuk kegiatan perjalanan dinas, meeting luar kota, hingga konsumsi reses mewah para wakil rakyat.
Koalisi yang digerakkan DPP LSM GNR Indonesia, LSM Komppi, dan LSM Biak tersebut menggeruduk tiga titik penting kekuasaan: gedung DPRD, pusat pemerintahan daerah, hingga Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
Di depan gedung DPRD, massa meluapkan kemarahan melalui orasi keras dan aksi teatrikal. Asap flare mengepul di tengah teriakan demonstran yang menuntut keterbukaan penggunaan uang rakyat.
Ketua Umum DPP LSM GNR Indonesia, Edy Kurniawan, menilai penggunaan anggaran fantastis tersebut sangat melukai rasa keadilan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
“Rakyat sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup, tetapi uang miliaran rupiah justru diduga dihabiskan untuk pelesiran, perjalanan dinas, dan fasilitas mewah. Ini harus dibuka seterang-terangnya kepada publik,” tegas Edy di tengah aksi.
Tak berhenti di jalanan, Koalisi Kontak langsung menyerahkan Laporan Pengaduan (Lapdu) ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang agar dugaan tersebut segera diproses secara hukum.
Menurut Edy, pihaknya mencium adanya indikasi ketertutupan dalam rincian penggunaan anggaran Sekretariat DPRD yang nilainya mencapai Rp43.482.535.000.
“Kami tidak ingin uang rakyat hanya menjadi bancakan elite. Jika semuanya bersih, buka datanya secara utuh ke publik,” cetusnya.
Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum LSM Komppi, Usrah, dan Ketua Umum LSM Biak, Abdul Rafid. Ketiganya mendesak aparat penegak hukum segera memanggil serta memeriksa seluruh pihak terkait, termasuk Sekretaris DPRD dan 55 anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
Koalisi Kontak juga memberi ultimatum keras kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Mereka mengancam akan kembali turun dengan jumlah massa lebih besar apabila laporan dugaan penyimpangan anggaran tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius.
“Ini baru permulaan. Kami akan terus mengawal uang rakyat sampai terang benderang,” tutup Edy.(***)
