BONE – Proyek pembangunan Jalan Paket 5 Kabupaten Bone dengan nilai anggaran sekitar Rp383 miliar kini menjadi sorotan tajam setelah struktur talud pada ruas Tanabatue–Sanrego–Palattae dan Ujung Lamuru–Palattae dilaporkan ambrol sebelum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Insiden tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan pemerintah terhadap proyek bernilai ratusan miliar rupiah yang dibiayai dari uang rakyat. Publik menilai keruntuhan struktur pada proyek strategis semestinya menjadi alarm serius bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab mengawasi kualitas pekerjaan.
Perhatian masyarakat tidak hanya tertuju kepada PT Nindya Karya selaku pelaksana, tetapi juga kepada instansi pemerintah dan pihak pengawas yang memiliki kewajiban memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
“Bagaimana mungkin proyek bernilai Rp383 miliar sudah mengalami kerusakan? Di mana fungsi pengawasan selama pekerjaan berlangsung?” Pertanyaan tersebut kini ramai disampaikan masyarakat yang menginginkan penjelasan secara terbuka.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi mengenai penyebab ambrolnya talud maupun langkah konkret yang akan ditempuh untuk memastikan kualitas proyek tetap terjamin. Ketiadaan penjelasan tersebut semakin memperkuat tuntutan agar pemerintah tidak tinggal diam dan segera memberikan transparansi kepada publik.
Masyarakat mendesak pemerintah dan instansi berwenang untuk segera:
Melakukan audit teknis independen terhadap seluruh pekerjaan Paket 5.
Mengumumkan hasil pemeriksaan kepada publik secara terbuka.
Memastikan setiap kerusakan diperbaiki sesuai ketentuan kontrak tanpa membebani keuangan negara apabila menjadi tanggung jawab pelaksana.
Menindak tegas apabila ditemukan kelalaian, pelanggaran spesifikasi, atau penyimpangan dalam pelaksanaan maupun pengawasan proyek.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas pembangunan. Anggaran ratusan miliar rupiah seharusnya menghasilkan infrastruktur yang kokoh, aman, dan tahan lama, bukan justru memunculkan pertanyaan tentang mutu pekerjaan dan efektivitas pengawasan. Publik kini menunggu langkah nyata pemerintah, bukan sekadar penjelasan.(***)
