BULUKUMBA – MAKASSAR – Pemandangan mencekam melanda SPBU se-Sulawesi Selatan. Kendaraan roda dua, empat, hingga truk raksasa berdesakan memanjang, antrean membludak hingga ke jalan raya—bukan karena stok BBM kering, melainkan akibat gelombang kepanikan massal yang meletus tiba-tiba. Semua bermula dari satu potongan visi: pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal transisi energi menuju tenaga surya, yang ditafsirkan publik sebagai sinyal kematian BBM subsidi Pertalite. Informasi yang terpotong itu berubah jadi teror, memaksa rakyat berebut menyelamatkan diri mengisi tangki.
Adil Makmur: Rakyat Bukan Penebak Kebijakan!
Di tengah kekacauan yang memanas, Ketua DPK Lentera Independen Pemerhati Aspirasi Nusantara (LIPAN) Bulukumba, Adil Makmur, menohok tajam kelalaian komunikasi pemerintah. Baginya, kerusuhan antrean ini adalah bukti kegagalan memberikan kejelasan.
“Jangan biarkan rakyat menebak-nebak nasibnya sendiri! Jika Pertalite masih ada, katakan lantang. Jika ada tahapan transisi ke tenaga surya, jelaskan peta jalannya secara terang. Jangan biarkan isu menggantung memaksa rakyat panik, berebut bensin di bawah terik matahari hanya karena informasi yang tak utuh!” tegas Adil dengan nada menggelegar.
Ia menegaskan, mengatur barisan kendaraan hanyalah obat penenang sesaat, bukan penyembuh akar masalahnya. Keresahan ini lahir dari ketidakpastian, bukan dari kelangkaan barang.
Aturan Baru Sulsel: Mengurai Kemacetan, Tapi Belum Jawab Ketakutan
Merespons kepanikan yang meledak, Dinas ESDM Sulawesi Selatan akhirnya turun tangan lewat Surat Nomor 670/2478/DESDM (12/9/2026), memerintahkan Pertamina Patra Niaga menerapkan aturan tegas:
Ganjil-genap pengisian untuk membatasi kerumunan; Truk dilarang isi siang, dialihkan khusus malam hari; Batasan isi: Hanya jika indikator ≤ 1 Bar, cegah penimbunan liar; SPBU wajib siap operator di setiap nozel, sanksi pencabutan izin jika lalai; Jaminan stok & layanan 24 jam untuk menahan kepanikan pasokan.
Penertiban Bukan Pengganti Kebenaran!
Adil Makmur kembali menekankan kritik tajamnya: langkah teknis itu penting, namun tak boleh menjadi tameng untuk menutup mulut soal nasib BBM.
“Kami tidak menolak masa depan tenaga surya, itu cita-cita mulia. Tapi yang kami tuntut: Jujur dan Terbuka! Apakah Pertalite akan dicabut kapan? Berapa biaya perubahannya? Jangan hanya menertibkan antrean di SPBU, tapi sumber ketakutannya dibiarkan menggerogoti pikiran rakyat.”
Ia memperingatkan: Rakyat mengantre bukan karena BBM habis, tapi karena takut habis akibat kebisingan informasi. Tanpa kepastian lurus dari pusat, aturan ganjil-genap sekalipun tak akan mampu membungkam keresahan yang terus meluas.
Situasi di lapangan masih tegang; publik menunggu jawaban nyata—bukan sekadar pengaturan antrean, melainkan jaminan tertulis yang mematikan segala spekulasi.
Lp: Kamaluddin
