Bulukumba – Sulawesi Selatan – Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya di http://Mabes-News.Com dengan judul *”SPPG DAPUR DESA BULOLOHE, SETELAH DITUTUP KEMBALI BEROPERASI DAN KEMBALI BERBAU LIMBAHNYA”*, yang mengulas kembalinya operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, kini muncul tanggapan dari lembaga kontrol sosial.
Ketua Garda Lidik Pro DPD Kabupaten Bulukumba, *Fachrul Idris*, angkat bicara menanggapi keluhan warga terkait bau busuk yang kembali tercium dari sekitar lokasi dapur SPPG tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, SPPG Dapur Desa Bulolohe sempat ditutup beberapa bulan lalu akibat keluhan warga soal bau limbah dan drainase. Namun setelah kembali beroperasi, keluhan itu kembali muncul. Warga menyebut aroma limbah kembali tercium dari lokasi dapur dan diduga air limbah mengalir ke saluran drainase permukiman.
Menanggapi hal itu, Fachrul Idris menegaskan pihaknya mendukung penuh program MBG, namun aspek lingkungan dan sanitasi tidak boleh diabaikan.
“Kami merujuk pada berita sebelumnya di Mabes-News yang menjadi acuan keluhan warga atas nama Ramli. Jika benar IPAL tidak berfungsi optimal dan limbah menimbulkan bau serta genangan di drainase warga, maka ini harus dievaluasi total,” tegas Fachrul Idris, Senin (29/09/2026).
Menurutnya, patokan berita sebelumnya sudah jelas menyebutkan adanya keluhan bau limbah. Maka tugas pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional (BGN) adalah membuktikan dengan pemeriksaan terbuka di lapangan.
“Jangan hanya melihat laporan di atas kertas. Turun langsung, cek IPAL-nya, cek saluran pembuangannya, cek apakah sudah memenuhi baku mutu. Kalau IPAL tak berfungsi, harus dievaluasi dan operasionalnya ditinjau ulang,” ujarnya.
Fachrul juga menyoroti kelayakan bangunan SPPG yang disebut warga menyerupai bangunan kos-kosan, berada tepat di depan klinik kesehatan serta tidak jauh dari kawasan Pasar Tradisional Bontomanai.
Ia berharap pemeriksaan dilakukan secara transparan sebagai bentuk kontrol, transparansi, dan pengawasan agar program MBG yang tujuannya baik tidak menimbulkan persoalan kesehatan dan kenyamanan warga.
Hingga berita tindak lanjut ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak DLHK Kabupaten Bulukumba dan pengelola SPPG Desa Bulolohe terkait dugaan tidak berfungsinya IPAL tersebut.
