Bulukumba – Sikap pelayanan petugas Pos Utama kawasan wisata Pantai Tanjung Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, menuai sorotan. Seorang petugas bernama Imran dikeluhkan awak media karena diduga memberikan pelayanan yang kurang humanis saat menjalankan tugas di pintu masuk destinasi wisata unggulan Kabupaten Bulukumba tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut retribusi masuk kawasan wisata, tetapi lebih jauh menyentuh persoalan etika pelayanan publik, profesionalisme petugas, serta bagaimana pemerintah daerah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang santun dan tidak diskriminatif.
Peristiwa itu dialami salahsatu awak media pada Minggu sore. Saat hendak memasuki kawasan wisata Tanjung Bira, kendaraan media disebut sempat ditahan oleh petugas jaga yang dikenal bernama Imran. Petugas kemudian mempertanyakan tujuan kedatangan awak media.
Awak media telah menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk berwisata, melainkan menjalankan tugas jurnalistik dan melakukan peliputan.
Namun, berdasarkan pengakuan awak media, sikap dan ekspresi petugas saat berkomunikasi dinilai kurang mencerminkan keramahan dan profesionalisme pelayanan. Awak media mengaku merasa kurang dihargai ketika menyampaikan maksud kedatangannya.
Persoalan tersebut kemudian dikonfirmasi langsung kepada Imran pada Senin pagi, 9 November 2026, melalui sambungan telepon seluler dan WhatsApp.
Dalam komunikasi itu, Imran disebut menyampaikan bahwa setiap orang yang masuk melalui pos wajib membayar retribusi, tanpa membedakan tujuan kedatangan, termasuk mereka yang hendak menjalankan tugas jurnalistik.
Ketika awak media menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan diberitakan, Imran disebut mempersilakan pemberitaan diterbitkan. Ia juga meminta agar pihak media datang dan bertemu langsung di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba untuk membahas persoalan tersebut.
Sikap dan penjelasan itu menjadi bagian dari informasi yang perlu mendapat perhatian pimpinan dinas terkait, terutama menyangkut standar komunikasi dan pelayanan petugas di lapangan.
BUKAN SOAL RETRIBUSI, TETAPI ETIKA DAN CARA MELAYANI MASYARAKAT
Awak media menegaskan, persoalan ini bukan karena keberatan membayar retribusi atau meminta perlakuan istimewa. Bahkan, dalam kejadian tersebut petugas tidak melakukan pemungutan biaya kepada awak media.
Yang dipersoalkan adalah bagaimana petugas menjalankan fungsi pelayanan, menyampaikan aturan, serta berkomunikasi dengan masyarakat yang datang ke kawasan wisata.
Jika memang terdapat kewajiban retribusi bagi setiap orang yang melewati pintu masuk, petugas seharusnya mampu menjelaskan dasar aturan dan mekanismenya secara santun, bukan sekadar menyampaikan kewajiban tanpa penjelasan yang memadai.
Jangan sampai kewenangan menjaga pintu masuk justru dipahami sebagai kewenangan untuk memperlakukan masyarakat sesuka hati.
Sebab, petugas di pintu masuk merupakan wajah pertama pelayanan pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan pengunjung, masyarakat, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan di kawasan wisata.
ATURAN RETRIBUSI HARUS JELAS, PELAYANAN JANGAN DIABAIKAN
Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki regulasi terkait pemungutan retribusi daerah, di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sistem Elektronik Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi Parkir di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Bira.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3), menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Namun, jaminan kemerdekaan pers tidak serta-merta berarti wartawan otomatis memperoleh pembebasan retribusi atau akses tanpa prosedur ke seluruh kawasan wisata.
Karena itu, Dinas Pariwisata perlu memberikan penjelasan resmi mengenai ketentuan retribusi bagi orang yang memasuki kawasan tanpa tujuan berwisata, termasuk wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan.
Jangan sampai aturan yang seharusnya menjadi pedoman justru menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan akibat minimnya sosialisasi dan kejelasan mekanisme pelayanan.
KADISPARPORA DAN KABID PARIWISATA JANGAN TUTUP MATA
Melalui pemberitaan ini, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Kadisparpora) Kabupaten Bulukumba bersama Kepala Bidang Pariwisata diminta turun tangan melakukan evaluasi terhadap pelayanan petugas Pos Utama Tanjung Bira.
Evaluasi tidak cukup hanya sebatas memberikan arahan lisan. Perlu ada pemeriksaan terhadap standar operasional pelayanan, pemahaman petugas mengenai aturan retribusi, serta etika komunikasi dalam menghadapi masyarakat.
Apabila ditemukan pelayanan yang tidak sesuai ketentuan, pimpinan dinas diharapkan mengambil langkah pembinaan maupun tindakan sesuai aturan yang berlaku.
Jangan sampai pemerintah daerah sibuk memikirkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi persoalan keramahan dan kenyamanan pengunjung justru luput dari perhatian.
Tanjung Bira merupakan salah satu destinasi wisata andalan Bulukumba.
Citra pariwisata tidak hanya dibangun melalui keindahan pantai, fasilitas, dan promosi, tetapi juga melalui sikap orang-orang yang bertugas memberikan pelayanan.
JANGAN SALAH ARTIKAN KRITIK SEBAGAI ANCAMAN
Persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa insan pers yang datang untuk melakukan konfirmasi maupun peliputan bukanlah pihak yang harus dipandang sebagai ancaman.
Wartawan memiliki fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Kritik dan konfirmasi merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi serta perbaikan pelayanan publik.
Awak media menegaskan tidak meminta keistimewaan, tidak meminta dibebaskan dari aturan, dan tidak menuntut perlakuan khusus.
Yang diminta sederhana: pelayanan yang sopan, profesional, komunikatif, dan menghargai setiap orang sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, publik menunggu penjelasan dari Kadisparpora dan Kabid Pariwisata Kabupaten Bulukumba:
Apakah benar setiap orang yang melewati Pos Utama Tanjung Bira wajib membayar retribusi, termasuk yang tidak bertujuan berwisata?
Bagaimana mekanisme pelayanan bagi wartawan yang hendak melakukan peliputan?
Apakah sikap dan pola komunikasi petugas di pos tersebut telah sesuai standar pelayanan?
Apakah pimpinan dinas akan melakukan evaluasi terhadap petugas yang bersangkutan?
Awak media membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya kepada Imran maupun Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.
JANGAN HANYA MENGEJAR PAD, TETAPI LUPA MEMBENAHI PELAYANAN!
Sebab, keberhasilan destinasi wisata tidak cukup diukur dari banyaknya pengunjung maupun besarnya penerimaan retribusi. Keramahan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Jangan sampai keindahan Pantai Tanjung Bira justru tercoreng oleh pengalaman pelayanan yang dikeluhkan masyarakat.(*)
Lp: Kamaluddin
