Jakarta – Suasana rapat di Kompleks Parlemen memanas ketika Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, melontarkan kritik keras terhadap maraknya kerusakan hutan yang disebut menjadi biang banjir dan longsor besar di Sumatera.
Titiek menegaskan bahwa tidak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum, terutama terhadap perusahaan besar yang diduga meraup untung dari aktivitas pembalakan,bbaik yang berkedok legal maupun yang terang-terangan ilegal.
“Saya minta KLHK hentikan semua kegiatan penebangan. Semua! Karena jelas-jelas masyarakat yang jadi korban,” tegas Titiek, Kamis (4/12/2025).
Yang membuat suasana riuh, perempuan yang akrab disapa Titiek itu menyinggung adanya dugaan beking kuat yang membuat perusahaan-perusahaan tersebut kebal hukum.
“Jangan takut! Meski ada jenderal bintang tiga di belakangnya, kalau melanggar ya harus ditindak. Negara tidak boleh kalah,” ujarnya lantang.
Menurutnya, pemerintah harus segera turun tangan melakukan audit besar-besaran terhadap seluruh konsesi hutan, mencabut izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, dan memastikan penegakan hukum benar-benar berjalan, bukan sekadar jargon.
“Rakyat sudah terlalu sering jadi korban. Jangan biarkan hutan kita habis hanya karena keberanian kita kalah oleh tekanan,” tutupnya.(***)
