Bulukumba – Gelombang protes warga Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mendadak viral di media sosial Facebook. Melalui tagar #HalloPakPrabowo, #SaveKoperasiMerahPutih, dan #ManyampaBerduka, warga menyuarakan kegelisahan mereka atas pembangunan Kantor Koperasi Merah Putih yang dinilai dilakukan secara dipaksakan dan melukai kepentingan masyarakat desa.
Dalam unggahan yang menyentuh dan bernada kritis, warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak program pemerintah pusat. Bahkan, mereka mengaku memahami dan mendukung tujuan besar Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran di desa.
Namun, kekecewaan mencuat ketika pelaksanaan di lapangan dinilai jauh dari semangat kerakyatan yang digaungkan.
“Kami sangat sadar akan tujuan program ini dan sangat mendukungnya. Akan tetapi, mohon agar orang-orang Bapak di lapangan tidak memaksakan kehendak yang justru merugikan warga,” tulis warga dalam unggahan tersebut.
Puncak persoalan terjadi pada Selasa, 8 Desember 2025, saat warga terpaksa menghentikan sementara pembangunan gedung yang disebut-sebut akan difungsikan sebagai Kantor Koperasi Merah Putih.
Pasalnya, lokasi pembangunan berada di atas sebagian lapangan sepak bola desa, yang selama ini menjadi ikon Desa Manyampa sekaligus satu-satunya sarana olahraga dan ruang ekspresi anak-anak serta pemuda desa.
“Lapangan ini bukan sekadar tanah kosong. Ini tempat anak-anak kami mengejar mimpi, membangun jati diri, dan menjauh dari hal-hal negatif,” ungkap salah satu warga.
Warga menilai, pemilihan lokasi tersebut mencerminkan minimnya dialog, abainya partisipasi publik, serta pendekatan kekuasaan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan sosial desa.
Kata “duka” menjadi penutup sekaligus simbol luka kolektif warga. Mereka berharap, jeritan hati Desa Manyampa tidak tenggelam di tengah euforia program nasional, dan menjadi pelajaran agar pembangunan tidak mengorbankan ruang hidup rakyat kecil.
“Cukup duka Desa Manyampa yang kami rasakan. Semoga tidak ada lagi duka serupa di desa lain,” tulis warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah desa maupun instansi terkait mengenai polemik pemanfaatan lapangan bola tersebut.
Warga berharap, pesan ini benar-benar sampai ke Presiden Prabowo Subianto, atau setidaknya ke pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi ulang lokasi dan pendekatan pembangunan, agar program yang bertujuan menyejahterakan rakyat tidak justru melukai mereka.(*)
