SINJAI – Jeritan petani kembali terdengar dari Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Sawah-sawah di tiga desa kini berada di ambang gagal panen. Padi yang baru ditanam mulai menguning dan layu, tanah persawahan merekah akibat kekeringan, sementara para petani terpaksa bersiap melakukan pemupukan tanpa kepastian ketersediaan air.
Ironisnya, krisis air itu terjadi tepat di sekitar jaringan Irigasi TPI Lamole, infrastruktur yang dibangun untuk menopang sektor pertanian warga. Saluran irigasi yang membentang di tengah hamparan sawah justru tak mengalirkan setetes air pun.
Kondisi ini memicu kekecewaan sekaligus kemarahan warga. Mereka mempertanyakan keberadaan irigasi yang dibangun dengan anggaran fantastis, namun tak berfungsi saat petani paling membutuhkannya.“Buat apa dibangun irigasi dengan anggaran miliaran kalau tidak bisa dipergunakan? Sawah kami kering, padi mati,” keluh seorang petani dengan nada geram.
Diketahui, Irigasi Lamole yang terletak di Dusun Barang 2 dibangun dengan anggaran sekitar Rp7 miliar. Proyek tersebut dirancang untuk mengairi areal persawahan di tiga desa, yakni Desa Lamatti Riattang, Duampanuae, dan Lappa Cinrana. Namun hingga kini, manfaatnya dipertanyakan.
Kepala Desa Lamatti Riattang, Nasrullah, membenarkan keluhan warganya. Ia menyebut, persoalan utama bukan ketiadaan sumber air, melainkan pintu air yang masih dalam kondisi tergembok.“Sudah beberapa kali kami sampaikan ke petugas pengairan yang menangani, tapi sampai sekarang air belum juga mengalir karena pintu air tidak dibuka. Masyarakat tidak bisa membuka sendiri karena tergembok,” ungkapnya.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: siapa yang bertanggung jawab atas terkuncinya irigasi di saat petani terancam kehilangan hasil panen? Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya tanaman yang mati, tetapi juga harapan petani yang menggantungkan hidup dari sawahnya.
Warga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan, membuka pintu irigasi, serta memastikan infrastruktur pertanian yang dibangun dengan uang negara benar-benar berpihak pada kepentingan petani, bukan sekadar proyek tanpa manfaat.(**)
