KALTIM – Polemik penempatan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Drs. H. Adji Muhammad Arifin, di barisan belakang saat peresmian Kilang Minyak Balikpapan pada 12 Januari 2026 terus menuai perhatian. Namun, bagi Sultan Banjar Pangeran Khairul Saleh, persoalan ini jauh melampaui urusan protokoler. Ia menilai, insiden tersebut harus dijadikan momentum refleksi nasional untuk memahami kembali posisi historis kesultanan sebagai bagian tak terpisahkan dari jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam siaran pers yang diterima Jumat (17/1), Sultan Banjar menegaskan bahwa kerajaan dan kesultanan di Nusantara—termasuk Kutai Kartanegara dan Banjar—memiliki kontribusi nyata dalam sejarah perjuangan bangsa. “Jauh sebelum Indonesia merdeka, para raja dan sultan telah berdiri di garis depan melawan penjajahan. Bahkan, mereka secara sukarela menyerahkan wilayah dan kekuasaan demi berdirinya NKRI,” tegasnya.
Tak hanya itu, Sultan Banjar juga mengungkapkan fakta historis yang kerap luput dari perhatian publik. Sejumlah kerajaan, kata dia, rela mengorbankan harta dan aset kekuasaan untuk menopang perjuangan kemerdekaan. “Ini bukan cerita simbolik, tetapi pengorbanan riil demi lahirnya Indonesia,” ujarnya.
Menurut Sultan Banjar, negara sejatinya telah memberikan pengakuan terhadap peran besar kerajaan, seperti penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta dan keterlibatan tokoh-tokoh kesultanan dalam posisi strategis negara. Oleh karena itu, ia menilai penghormatan terhadap kesultanan tidak boleh dipersempit hanya pada urusan seremoni. “Menghargai kesultanan berarti menghormati sejarah, budaya, dan identitas bangsa itu sendiri,” katanya.
Polemik ini pun mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dilaporkan telah mendatangi kediaman Sultan Kutai untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf. Ia menjelaskan bahwa pengaturan tempat duduk berada di bawah kewenangan protokol Istana, namun berjanji akan meneruskan masukan tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi ke depan.
Dari pihak Kesultanan Kutai, Raden Cokro Projo menyuarakan kegelisahan masyarakat Kutai yang merasa marwah dan identitas mereka turut tercederai. “Bagi masyarakat Kutai, Sultan bukan sekadar tokoh adat, melainkan simbol kehormatan dan sejarah,” ujarnya.
Sementara itu, Sultan Kutai Kartanegara sendiri memilih bersikap bijak. Ia mengungkapkan bahwa kejadian serupa pernah dialami sebelumnya dan berharap insiden ini menjadi yang terakhir. “Yang terpenting, ada keberanian untuk mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf agar hal serupa tidak terulang,” tuturnya.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa penghormatan terhadap kesultanan bukan sekadar tata letak kursi, melainkan cermin sejauh mana bangsa ini menghargai akar sejarahnya sendiri.
Sumber:Muh. Yunus
