SURABAYA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tanpa tedeng aling-aling menyatakan perlawanan total terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bagi PDI Perjuangan, gagasan tersebut bukan sekadar salah arah, melainkan pengkhianatan terang-terangan terhadap Reformasi dan kedaulatan rakyat.
Hasto menegaskan, demokrasi Indonesia akan ditarik mundur ke masa kelam jika hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri dicabut dan diserahkan kepada segelintir elite politik.“Sikap partai tidak abu-abu. Ini penolakan keras dan mutlak. Pemimpin harus dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditentukan di ruang-ruang tertutup DPRD,” tegas Hasto di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1).
Ia mengingatkan, bangsa ini pernah membayar harga sangat mahal akibat kekuasaan yang tersentralisasi pada segelintir elite seperti pada era Orde Baru. Saat itu, partisipasi rakyat dimatikan, kontrol publik dilemahkan, dan kekuasaan tumbuh tanpa legitimasi.
Menurut Hasto, kepala daerah yang tidak lahir dari mandat rakyat berisiko besar menjadi boneka kekuasaan, tersandera kepentingan politik DPRD, serta rawan terjerumus pada praktik otoritarianisme dan KKN.“Mandat rakyat adalah benteng moral dan politik. Tanpa itu, kepala daerah mudah ditekan, hukum disalahgunakan, dan demokrasi dipermainkan,” katanya tajam.
Hasto mengakui pilkada langsung belum sempurna dan masih dibayangi politik uang. Namun ia menegaskan, cacat demokrasi tidak disembuhkan dengan membunuh demokrasi itu sendiri. PDI Perjuangan, kata dia, memilih membersihkan sistem, bukan merobohkannya.
Ia memastikan, PDI Perjuangan menutup rapat praktik jual-beli rekomendasi pilkada. Setiap kader yang terbukti bermain uang atau menyalahgunakan kewenangan akan dipecat seketika tanpa ruang kompromi.
Lebih jauh, Hasto menekankan bahwa penempatan kader PDI Perjuangan di wilayah strategis—mulai dari lumbung pangan, daerah perbatasan, hingga Papua—bukan kepentingan elektoral semata, melainkan bagian dari tanggung jawab ideologis menjaga republik.
Menurutnya, dalih mahalnya biaya politik tidak boleh dijadikan alasan mencabut hak rakyat. Akar persoalan justru terletak pada lemahnya penegakan hukum dan keberanian negara menindak pelanggaran.“Jika pilkada lewat DPRD dipaksakan, yang hancur bukan hanya sistem pemilihan, tetapi kepercayaan rakyat terhadap negara. Itu bukan solusi, itu kemunduran brutal demokrasi,” pungkas Hasto.(***)
