Bulukumba – Suasana perayaan Hari Jadi Kabupaten Bulukumba ke-66, Rabu (4/2/2026), berubah tegang. Di saat rapat paripurna istimewa berlangsung di dalam Gedung DPRD, ratusan massa dari dua kelompok justru mengepung halaman kantor wakil rakyat, menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tata ruang yang dinilai mengancam masa depan pesisir.
Ketukan palu Ketua DPRD Bulukumba, Umi Asyatun Khadijah, menandai dibukanya sidang yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, unsur Forkopimda, serta perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan. Namun, di luar ruangan, suara orasi dan yel-yel demonstran bersahutan, menciptakan kontras tajam antara seremoni resmi dan gelombang protes warga.
Kelompok pertama dari PATI menuntut kejelasan tata kelola dan status kawasan Pantai Panrangluhu. Mereka menilai kawasan pesisir tersebut belum memiliki kepastian perlindungan yang jelas.
Di sisi lain, aliansi Gerakan Perlawanan Rakyat Bulukumba , terdiri dari AGRA, FMN, KOMPI, KOPRI PMII Bulukumba, serta masyarakat pesisir Bontobahari — mengangkat isu yang lebih strategis: penolakan terhadap Pasal 44 Rancangan Perda RTRW Bulukumba 2025–2045.
Pasal itu menetapkan Bontobahari sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas 441 hektare. Massa aksi menilai kebijakan tersebut berpotensi menggeser arah pembangunan pesisir dari sektor perikanan dan pariwisata bahari ke industri skala besar yang dinilai berisiko.
“Pesisir bukan ruang eksperimen industri. Ini ruang hidup nelayan dan petani rumput laut,” teriak salah satu orator.
Ketegangan meningkat saat sebagian massa bergerak mendekat ke pintu ruang rapat paripurna. Aparat keamanan segera membentuk barikade, menahan laju massa agar sidang tidak terganggu.
“Jangan orasi di sini dulu, sidang masih berjalan,” seru petugas.
Aksi sempat membuat arus lalu lintas di sekitar kantor DPRD melambat. Situasi semakin dramatis ketika seorang perempuan dari massa aksi berhasil masuk ke ruang sidang dan menyuarakan protes sebelum diamankan. Tak lama berselang, seorang perempuan lain yang disebut sebagai anggota KOPRI PMII Bulukumba, Nilam, juga mendekati meja pimpinan DPRD untuk menyampaikan aspirasi, namun segera dikeluarkan petugas.
Meski diwarnai interupsi aksi, rapat paripurna tetap berlanjut. Polisi dan Satpol PP berjaga ketat hingga siang hari untuk mencegah eskalasi.
Hari jadi yang biasanya dipenuhi nuansa perayaan, kali ini berubah menjadi momentum adu suara antara pemerintah dan warga pesisir yang merasa ruang hidupnya sedang dipertaruhkan di meja perencanaan tata ruang.
Lp: Kamaluddin ke.Tompo
