Palembang – Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa SMP Negeri 31 Palembang memicu kemarahan DPRD Kota Palembang. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjamin asupan sehat bagi pelajar kini justru diselimuti dugaan pelanggaran serius.
Komisi IV DPRD Palembang mengungkap indikasi bahwa makanan yang dikonsumsi siswa diduga telah melewati masa kedaluwarsa. Temuan itu disampaikan dalam rapat bersama sejumlah pemangku kepentingan di ruang rapat Komisi IV DPRD Palembang, Selasa (3/2/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Palembang, Andre Adam, membeberkan hasil penelusuran sementara yang dinilai sangat memprihatinkan.
“Ada temuan makanan dengan tanggal kedaluwarsa 1 Januari 2026, yang diduga ditutup lalu diganti label baru bertanggal 1 Februari 2026,” ungkapnya.
Diduga Manipulasi Label
Jika dugaan tersebut terbukti, praktik ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi berpotensi masuk ranah hukum karena menyangkut keamanan pangan yang dikonsumsi anak-anak sekolah.
Kasus ini langsung menjadi perhatian serius DPRD. Komisi IV menilai pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di lapangan sangat lemah jika makanan kedaluwarsa bisa lolos hingga dikonsumsi siswa.Anak Sekolah Jadi Korban
Para siswa yang terdampak sebelumnya dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Insiden ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sistem kontrol kualitas makanan, distribusi, hingga pengawasan vendor penyedia.
Program yang bertujuan meningkatkan gizi pelajar kini justru dinilai berisiko jika tidak dijalankan sesuai standar keamanan pangan.
DPRD Minta Penindakan Tegas
Komisi IV DPRD Palembang mendesak adanya investigasi menyeluruh untuk memastikan:
- Sumber dan pemasok makanan
- Proses pengecekan masa kedaluwarsa
- Dugaan penggantian label produk
- Tanggung jawab pengelola MBG
DPRD menegaskan, jika terbukti ada unsur kesengajaan, pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum.
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa program sosial sebesar MBG tak cukup hanya baik di konsep, tetapi wajib ketat dalam pengawasan, karena yang dipertaruhkan adalah kesehatan anak-anak.(***).
