Bulukumba – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai wajah kepedulian negara terhadap masa depan anak-anak, kini justru diduga menjelma menjadi mesin uang beraroma busuk di Kabupaten Bulukumba. Di balik jargon gizi dan kesejahteraan, terselip dugaan setoran, bagi hasil, dan permainan kuasa yang mencederai akal sehat publik.
Informasi yang diterima Aliansi Mahasiswa Sulsel menyebutkan, pemilik yayasan penyelenggara MBG diduga meminta uang pelicin sebesar Rp50 juta per dapur kepada pihak yang ingin mendapatkan titik pembangunan dapur MBG. Praktik tersebut diduga terjadi di Kecamatan Herlang dan Kecamatan Bonto Bahari.
Ironisnya, dugaan itu belum cukup. Pemilik yayasan juga disebut meminta pembagian keuntungan dapur MBG dengan skema 50:50. Jika dugaan ini benar, maka MBG bukan lagi program pelayanan sosial, melainkan bisnis rente yang memeras dana negara dan tenaga pengelola di tingkat bawah.
Dalam skema ini, anak-anak hanya dijadikan etalase moral, sementara uang dan kepentingan diduga mengalir ke segelintir elite penyelenggara. Negara hadir hanya sebagai stempel legitimasi, sementara praktik kotor berjalan tanpa pengawasan berarti.
Situasi ini memicu kemarahan mahasiswa. Aliansi Mahasiswa Sulsel turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jumat, 6 Februari 2026, pukul 15.00 Wita.
Dalam orasinya, massa aksi menilai pembiaran atas dugaan ini sama saja dengan kejahatan struktural. “Jika program yang menyentuh perut anak-anak bisa diperdagangkan, maka yang rusak bukan hanya sistem, tapi nurani negara,” teriak salah satu orator.
Mahasiswa mendesak Kejati Sulsel segera membuka penyelidikan resmi, menelusuri aliran dana, membongkar peran yayasan penyelenggara, serta menyeret semua pihak yang terlibat dalam dugaan mafia jual beli dapur MBG di Bulukumba.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada pemerintah daerah dan instansi teknis yang dinilai lebih memilih diam daripada bertindak. Diamnya negara di tengah dugaan praktik busuk ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap publik dan pembiaran sistematis atas penyimpangan program nasional.
“Negara tidak boleh pura-pura tuli. Ketika aparat memilih diam, kecurigaan publik justru semakin menguat,” tegas massa aksi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yayasan MBG maupun pemerintah daerah Bulukumba. Aliansi Mahasiswa Sulsel menegaskan akan terus mengawal dan mengeskalasi tekanan publik hingga aparat penegak hukum benar-benar turun tangan dan membersihkan Program MBG dari praktik yang memalukan.(***)
