Kendari – Pernyataan keras dilontarkan Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, La Ode Umar Bonte. Ia menuding aktivitas pertambangan nikel PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, sebagai praktik eksploitasi besar-besaran yang tak memberi keadilan bagi daerah penghasil.
Umar Bonte mengaku turun langsung ke lokasi tambang. Dari kunjungannya itu, ia menyebut kondisi di lapangan memperlihatkan pengerukan sumber daya alam dalam skala masif. Namun ironisnya, hasil tambang disebut tidak diolah di Sultra, melainkan dikirim ke kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah.
“Saya baru berkunjung ke Kecamatan Routa, di sana ada penambangan yang bengis dilakukan oleh PT SCM. Dia keruk kekayaan Sultra lalu dibawa ke PT IMIP. Ini kan gila,” tegasnya dalam unggahan media sosial, Selasa (17/2/2026).
Sultra Jadi Penonton?
Menurutnya, pola ini membuat Sultra sekadar menjadi ladang eksploitasi bahan mentah. Nilai tambah industri, perputaran ekonomi, hingga potensi pajak dinilai lebih banyak mengalir ke luar daerah.
“Yang rusak lingkungannya di Sultra. Yang banjir di Sultra. Tapi pajaknya dinikmati provinsi lain. Di mana letak keadilan bagi daerah penghasil?” sindirnya.
Isu ini menyentuh persoalan sensitif: ketimpangan distribusi manfaat sumber daya alam dan efektivitas hilirisasi bagi daerah tambang.
Diamnya Pemerintah Daerah Disorot
Tak hanya perusahaan, Umar Bonte juga menyasar Pemerintah Provinsi Sultra yang dinilainya belum menunjukkan langkah tegas. Ia bahkan mempertanyakan apakah ada pengaruh kekuatan besar di balik operasional perusahaan tersebut.
“Gubernur Sultra malah diam tidak berkutik. Apakah karena pemilik perusahaan ini orang-orang kuat? Pemiliknya masih menjadi menteri saat ini,” ujarnya.
Pernyataan itu sontak memantik perhatian publik dan berpotensi menyeret isu ini ke ranah politik yang lebih luas.
Lingkungan Tertekan, Warga Menanggung Beban
Selain persoalan fiskal dan industri, Umar Bonte menegaskan dampak lingkungan akibat aktivitas tambang mulai dirasakan warga. Beberapa wilayah di sekitar Routa disebut kerap terendam banjir, sementara tekanan sosial dan ekonomi meningkat.
Sorotan ini menambah panjang daftar polemik tata kelola tambang nikel di Sultra—antara ambisi investasi, kekuatan korporasi, dan hak masyarakat atas lingkungan yang lestari serta kesejahteraan yang nyata.
Kini, pertanyaannya: akankah kritik keras ini berujung pada evaluasi menyeluruh, atau hanya menjadi riak sesaat di tengah derasnya arus industri nikel?(***)
