Jakarta – Sekretaris Jenderal Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO), Muhammad Darwis, melontarkan kritik tajam terhadap kesiapan standar kelayakan dapur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, program yang menyasar jutaan pelajar itu tidak boleh dijalankan secara serampangan, khususnya pada aspek keamanan pangan.
Menurut Darwis, dapur umum sebagai pusat produksi makanan merupakan titik paling krusial dalam menentukan kualitas program. Jika pengelolaannya abai terhadap standar higienitas dan sanitasi, maka risiko kesehatan bagi siswa menjadi taruhan.
“Program ini menyangkut kesehatan anak-anak. Tidak boleh ada kompromi soal kebersihan, kualitas bahan, maupun tata kelola dapur. Keamanan pangan adalah harga mati,” tegas Muhammad Darwis dalam keterangan tertulis, Selasa.
Jangan Sekadar Kejar Serapan Anggaran
Darwis mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran atau pencapaian target distribusi. Ia menilai, keberhasilan program harus diukur dari kualitas makanan yang aman, bergizi, dan diproduksi melalui sistem yang memenuhi standar kesehatan.
Ia menyoroti potensi persoalan di lapangan, mulai dari dapur yang tidak memenuhi syarat sanitasi, penyimpanan bahan baku yang tidak sesuai standar, hingga tenaga pengolah yang belum memiliki pemahaman dasar tentang keamanan pangan.
“Jangan sampai dapur MBG berdiri, tetapi tidak layak. Jangan sampai makanan dibagikan, tetapi prosesnya mengabaikan standar kesehatan,” ujarnya.
LIDIK PRO menekankan empat aspek mendesak yang harus menjadi perhatian pemerintah dan penyedia layanan:
1. Standar Sanitasi Ketat – Dapur wajib bersih, memiliki sistem pengolahan limbah, ventilasi memadai, serta bebas dari potensi pencemaran.
2. Rantai Pasok Terjamin – Bahan pangan harus segar, berkualitas, dan tersimpan sesuai standar keamanan.
3. SDM Terlatih – Tenaga dapur harus memahami prinsip gizi dan higienitas pangan.
4. Transparansi Anggaran – Tidak boleh ada pemangkasan biaya operasional yang berujung pada penurunan mutu makanan.
Muhammad Darwis menegaskan, LIDIK PRO akan menggerakkan jaringan di daerah untuk melakukan pemantauan langsung terhadap dapur-dapur MBG. Pengawasan ini, kata dia, bertujuan memastikan dana negara benar-benar berbanding lurus dengan kualitas layanan.
“Kami mendukung program ini. Tapi dukungan bukan berarti tanpa kritik. Jika ditemukan dapur yang tidak layak, kami akan bersuara. Program sebesar ini harus dijalankan dengan standar tertinggi, bukan sekadar formalitas,” tutupnya.
Pernyataan ini menjadi peringatan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya soal jumlah porsi yang dibagikan, melainkan tentang jaminan keamanan dan kualitas yang melindungi kesehatan generasi muda.
Tim: Redaksi
