SOLO — Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Sejumlah massa yang mengatasnamakan Pejuang Merah Putih Indonesia mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026), untuk mendesak agar Gibran mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Aksi tersebut tidak sekadar menyuarakan tuntutan pergantian pejabat, tetapi juga melontarkan kritik terhadap Jokowi terkait polemik ijazah dan dugaan upaya mempertahankan pengaruh politik melalui keberlanjutan kekuasaan. Massa meminta persoalan tersebut dijawab secara terbuka, bukan justru memperlebar kecurigaan publik.
Setibanya di ujung gang menuju kediaman Jokowi, perwakilan demonstran membacakan dua surat berisi tuntutan dan kritik. Salah satu tuntutan meminta Jokowi tidak melabeli pihak yang mempertanyakan ijazah dirinya maupun Gibran sebagai bagian dari operasi politik atau penumpang gelap.
Massa juga menyoroti apa yang mereka nilai sebagai persoalan etika politik, terutama terkait dugaan keberlanjutan pengaruh keluarga dalam lingkar kekuasaan. Pandangan tersebut merupakan penilaian peserta aksi yang masih memerlukan tanggapan dan klarifikasi dari pihak terkait.
Gibran Didesak Mundur, Jokowi Diminta Bertanggung Jawab Secara Politik
Juru bicara aksi, Bangun Satoto, secara terbuka meminta Jokowi mengambil langkah agar putranya bersedia meninggalkan kursi wakil presiden.
Menurut massa, pengunduran diri dinilai dapat menghindarkan Gibran dari proses pemakzulan yang mereka khawatirkan berujung pada persoalan kehormatan politik.
“Kami meminta agar Bapak (Jokowi) bersedia memaksa saudara Gibran Rakabuming Raka turun dari kursi Wakil Presiden. Agar tidak terjadi pemakzulan yang tentunya akan sangat memalukan dan merendahkan harga diri,” ujar Bangun.
Pernyataan tersebut memperlihatkan kerasnya tuntutan kelompok itu terhadap Gibran sekaligus upaya mereka mendorong Jokowi agar tidak tinggal diam menghadapi polemik yang menyeret nama putranya.
Namun, tuntutan mundur dari peserta aksi tidak serta-merta menentukan nasib jabatan wakil presiden. Pemakzulan harus mengikuti mekanisme konstitusional dan tidak dapat disamakan dengan desakan politik di jalanan.
Polemik Etika Politik dan Kepercayaan Publik
Aksi di depan kediaman Jokowi tersebut kembali mengangkat pertanyaan mengenai etika, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap para pemegang kekuasaan. Ketika kritik menyasar hubungan keluarga dan keberlanjutan pengaruh politik, penjelasan terbuka dari pihak yang menjadi sasaran kritik menjadi penting agar masyarakat dapat menilai persoalan berdasarkan fakta.
Meski demikian, dugaan mengenai motif politik maupun polemik ijazah tidak dapat dianggap terbukti hanya berdasarkan pernyataan demonstran. Setiap tuduhan tetap membutuhkan bukti yang dapat diuji dan hak jawab dari pihak terkait.
Setelah pembacaan tuntutan selesai, seorang anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menemui massa dan menerima kedua surat untuk diteruskan kepada Jokowi.
Hingga berita ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia, belum ada keterangan mengenai tanggapan langsung Jokowi maupun Gibran atas tuntutan tersebut.
Desakan agar Gibran mundur kini menjadi bagian dari kritik politik yang disuarakan kelompok tersebut. Perkembangan selanjutnya bergantung pada respons pihak yang dituju serta proses politik dan konstitusional yang berlaku.(***)
